Papua Barat: Proyek Infrastruktur Widodo tidak akan Perbaiki Isu Hak Asasi Manusia, Katakanlah Aktivis

Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan investasi besar dalam kesejahteraan dan infrastruktur di Papua Barat, wilayah yang selama dekade terakhir mengalami penindasan terus-menerus dan mengabaikan oleh pemerintah di Jakarta. Widodo memperoleh suara mayoritas Papua dalam pemilihan presiden 2014, karena banyak percaya bahwa ia akan membawa perubahan dan mempromosikan dialog. Harapan-harapan sekarang layu. Aktivis khawatir Widodo berpikir ia dapat memecahkan luka masa lalu dan sekarang dengan perkembangan saja, dan tanpa mengakui dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dan masih occurr. Selanjutnya, Jakarta baru-baru ini menanggapi acuh tuduhan pelanggaran tersebut diajukan oleh negara-negara pulau Pasifik di PBB.

Artikel di bawah ini diterbitkan oleh UCANews:

pengembangan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk Papua perlu lebih menekankan pada hak asasi manusia, menurut aktivis.

Pastor Neles Tebay, seorang aktivis imam Papua mengatakan bahwa dalam dua tahun sejak Widodo menjabat dia tidak membawa perbaikan yang signifikan dalam hak asasi manusia.

“Presiden disajikan paradigma baru dalam menangani Papua dengan menggunakan berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan rel, jembatan dan jalan raya yang harganya triliunan rupiah kesejahteraan dan,” katanya.

“Tapi pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan bersamaan dengan pembunuhan, penculikan dan penindasan masyarakat sipil,” kata imam itu dalam sebuah diskusi di Setara Institute untuk Keadilan dan Perdamaian di Jakarta pada 13 Oktober

Dia merujuk laporan oleh Setara Institute mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tahun ini, menurut laporan tersebut, 2.293 orang Papua ditangkap, 61 tembakan dan 13 dibunuh oleh tentara, polisi dan sayap militer Gerakan Papua Merdeka.

Imam itu juga menunjukkan bahwa masyarakat internasional telah menarik perhatian pada masalah Papua. Pada pertemuan U.N. Majelis Umum di New York pada bulan September, para pemimpin enam negara di kawasan Pasifik, seperti Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalum dan Tonga mengangkat masalah tersebut.

“Perhatian negara menunjukkan bahwa dunia masih mempertanyakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan konflik Papua,” katanya.

Dia menuntut agar Widodo mengadakan dialog dengan rakyat Papua untuk mencari solusi karena pemerintah sejauh ini tidak mendengarkan mereka.

Pastor Antonius Benny Susetyo, sekretaris dewan Setara Institute mengatakan Widodo adalah pada titik balik.

Widodo suka dialog tapi peluangnya untuk memecahkan konflik “tergantung pada komitmen politiknya,” katanya.

Bonar Tigor Naipospos, wakil ketua Setara Institute mengatakan Papua kepercayaan Widodo dan ia memenangkan 70 persen suara mereka selama pemilihan presiden terakhir “karena mereka memiliki harapan tinggi bahwa ia akan membawa perubahan.”

Namun, ia tidak membuat kemajuan yang signifikan dan ketahanan bahkan Papua untuk pemerintah telah meningkat, menurut Naipospos.

“Kegagalan Widodo terletak pada gagasan bahwa pembangunan akan menyelesaikan segalanya tapi itu bukan hanya tentang kemiskinan. Yang paling penting adalah untuk merebut hati dan pikiran orang Papua dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari Indonesia,” katanya.

Cypri Jehan Paju Dale, seorang peneliti yang telah menerbitkan beberapa buku tentang Papua, mengatakan bahwa perhatian internasional meningkat adalah tes penting bagi Indonesia.

“Jelas bahwa pendekatan militeristik akan memperburuk situasi,” katanya.

penolakan Indonesia untuk isu-isu hak asasi manusia di Papua di Majelis Umum U.N. tidak membantu siapa pun dan tidak memperbaiki situasi nyata di Papua, katanya.

“Tidak ada pilihan rasional dan etis lainnya untuk Indonesia, serta pengembangan mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di Papua,” kata Dale.

Pada pertemuan U.N. Majelis Umum, Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat di misi permanen di Indonesia untuk PBB, mengatakan bahwa pernyataan negara-negara Pasifik ‘yang dirancang untuk mendukung kelompok separatis.

Dia menegaskan berdiri Jakarta yang memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran HAM di Papua.

“Dengan demikian demokrasi nasional yang dinamis, ditambah dengan komitmen tertinggi untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia di semua tingkat, itu akan hampir mustahil untuk setiap tuduhan hak asasi manusia untuk pergi tanpa diketahui dan unscrutinized,” katanya.

Papua terdiri dari dua provinsi – Papua dan Papua Barat – dan memiliki populasi hampir empat juta, menurut statistik pemerintah. Mayoritas adalah Protestan – 52 persen – dan Katolik menghitung untuk 15 persen.

Pihak berwenang Indonesia sering dituduh tindakan represif di provinsi Papua dan Papua Barat, di mana telah terjadi gerakan kemerdekaan panjang mendidih antara penduduk asli Papua, yang umumnya Kristen.

sumber: http://unpo.org/article/19565

Iklan

Dualisme Jokowi, kebijakan yang tidak konsisten menghambat penyelesaian konflik di Papua: Imparsial

Presiden Joko “Jokowi” pendekatan ganda Widodo dan kebijakan yang tidak konsisten di Papua selama pemerintahan dua tahun itu telah muncul sebagai kendala dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik lama di wilayah paling timur Indonesia ini, sebuah badan pengawas hak mengatakan.

Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan sementara itu berjuang untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Papua dalam pemerintahan melalui berbagai perkembangan ekonomi dan infrastruktur, administrasi Jokowi memiliki pada saat yang sama terus menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Di antara pendekatan keamanan adalah pembentukan Kodam XVIII / Kasuari, komando militer baru di ibukota Papua Barat Manokwari, yang memiliki potensi untuk meningkatkan penyalahgunaan militer di daerah.

pendekatan yang kontradiktif tersebut telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Papua, termasuk pembunuhan, penembakan, penyiksaan dan penangkapan aktivis yang dilakukan oleh aparat keamanan, kata Al-Araf.

“Presiden Jokowi harus mengambil pendekatan terobosan untuk resolusi konflik di Papua, di mana ia mendorong bukan untuk dialog yang lebih inklusif dan negosiasi antara Jakarta dan Papua,” kata aktivis hak wartawan, Rabu.

Dia mempertanyakan keyakinan Jokowi yang meningkatkan Papua bisa dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Ini karena masalah utama Papua terletak pada ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai orang-orang lokal untuk sepenuhnya mengatasi dugaan marginalisasi orang Papua dan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tetap tak terpecahkan.

Untuk lebih mengembangkan Papua, Al-Araf mengatakan, pemerintah harus mendorong lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengontrol aliran dana otonomi khusus Papua, karena ini rentan terhadap korupsi oleh pemerintah pusat dan daerah. (EBF)

2016_10_18_14006_1476749102-_large
Presiden Joko “Jokowi” Widodo (kedua kanan) dan Ibu Iriana (kanan) berbicara dengan warga saat peresmian enam proyek pembangkit listrik di Papua dan Papua Barat di Jayapura, Papua, Senin. (Courtesy of Kantor Presiden / Rusman)


Tiga Landasan perlawanan Terhadap Ketiga Musuh Utama.

a.     Landasan Perlawanan Imperialisme

Perjuangan sesusngguhnya dari Bangsa Papua adalah perjuangan melawan Imperialisme. Sejarah penjajahan Bangsa Papua erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara Imperialis terutama Imperialis Amerika  di Tanah Papua.

Imperialisme adalah tahap perkembangan tertinggi kapitalisme di dunia. Imperialisme adalah adalah tahap kapitalisme monopoli yang ditandai oleh 5 ciri penting yaitu 1) konsentrasi produksi dan _ystem_ telah berkembang sebuah tahapan tinggi sehingga menciptakan monopoli yang memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi 2) perpaduan antara _ystem_ bank dengan _ystem_ _ystem_n dan penciptaan basis bagi apa yang dinamakan _ystem_ finans 3) eksport _ystem_ yang berbeda dengan ekport komoditi 4) pembentukan formasi kapitalisme monopoli internasional dan pembagian dunia di antara mereka  5) pembagian teritori di seluruh dunia di antara kekuatan kapitalis besar telah selesai.

Masuknya Freeport Mc Moran Gold & Copper pada tanggal 7 April 1967 di Papua dapat menjelaskan dengan pasti kepada kita bahwa perebutan wilayah Papua pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an adalah merupakan perebutan terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada di Tanah Papua.

Kehadiran Freeport dua tahun sebelum pelaksanaan Pepera 1969 adalah merupakan sebuah tindakan politik yang tidak bermoral dari Amerika Serikat dan Indonesia. Pertanyaan sekarang, mengapa Freeport bisa masuk ke Papua pada tahun 1967 sementara Pepera dilakukan pada tahun 1969? Mengapa AS berani teken Kontrak Karya dengan Indonesia tanpa melibatkan rakyat Papua? Kalau mau jujur dan adil seharusnya Kontrak Karya semacam itu harus melibatkan rakyat Papua dan minimal dilakukan setelah Pelaksanaan PEPERA.

Itulah sejumlah kejanggalan politik dalam “integrasi” Papua kedalam NKRI. Dengan demikian satu lagi Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Politik kita adalah Perlawanan Terhadap Imperialisme dalam segala bentuknya di Tanah Air Papua.

Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistem penjajahan oleh Imperialisme yang dibangun olehAmerika atas Papua adalah dengan landasan politik sebagai berikut:

Ø  Tutup Freeport Rio Tinto dari Tanah Papua !!!

Ø  Amerikan Serikat Bertanggungjawab atas Manipulasi sejarah Rakyat Papua Barat

Ø  Tutup semua Perusahaan milik Imperialis ; Freeport, Brithis Petroleum (BP), LNJ Tangguh dll dari Tanah Papua!

Ø  Menolak segala bentuk perampasan tanah bagi kepentingan Investasi kaum Imperialis!

B. Landasan Perlawanan Terhadap Kolonialisme NKRI

Pengertian kolonialisme adalah ” kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah”. kolonialsime selalu memiliki sifat yang arogan dan ekspansionis. Tujuan utama kolonialisme adalah menguras sumber kekayaan sedangkan kesejatraan dan pendidikan Rakyat daerah koloni, tidak di utamakan.

Kolonialisme indonesia di Papua Barat di mulai ketika adanya invasi militer ke Papua sejak TRIKORA 1961 dengan pembentukan Komando Mandala untuk melancarkan operasi “Mandala” yang di pimpin oleh Letjend. Soeharto. ini bertujuan untuk melakukan ekspansi (perluasan wilayah kekuasaan) negara Indonesia. Ini di lakukan berdasarkan klaim yang tidak logis dan sepihak dari Soekarno, bahwa jauh sebelum Indonnesia lahir, papua adalah bagian dari kerajaan majapahit dan beberapa klaim lainnnya untuk untuk laim-klaim itu bisa di lihat di sini: http://ssambom.blogspot.co.id/2016/09/historical-flashback-of-west-papua-2016_10.html .

Sejarah “integrasi” Papua Barat kedalam NKRI merupakan sebuah proses sejarah yang direkayasa oleh negara-negara Imperialis, yaitu Amerika, Belanda dan Indonesia. Masuknya pemerintahan kolonial Indonesia di Papua Barat sejak tanggal 1 mei 1963 dan dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tanggal 14 juli 1969 tidak diatur sepenuhnya berdasarkan kaidah-kaidah Demokrasi yang berlaku secara universal. Walaupun telah diatur dalam New York Agreement, isi New York Agreement bisa di lihat disini : ( http://www.anginselatan.com/2012/08/isi-perjanjian-new-york-15-agustus-1962.html ) tentang “Hak Menentukan Nasib Sendiri” tetapi dalam pelaksanaanya ketentuan tersebut di langgar oleh Indonesia dengan membentuk Dewan Musyawarah  Pepera (DMP) yang tidak mengakui right to determination dan DMP di dukung sepenuhnya Amerika serikat dan para sekutunya, termasuk Belanda. Inilah yang melandasi semangat perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat saat ini. Sejarah juga mencatat Konggres Dewan Rakyat Papua (Nieuw Guineaa Raad) pada  tanggal 1 desember 1961 telah di hasilkan resolusi penting, yaitu pembentukan papua barat sebagai Negara Merdeka dengan bendera Bintang Kejora sebagai bendera negara, West Papua (papua barat) sebagai nama negara, Lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan Burung Mambruk sebgai lambang Negara.

Dengan demikian, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mempunyai tanggung jawab sejarah untuk meneruskan cita-cita perjuangan tersebut. Inilah yang diatur oleh organisasi kita dalam Landasan Perlawanan Terhadap Kolonialisme Indonesia, dengan Platform Dasar sebagai berikut:

  • Tuntutan Politik Kita, Segera Lakukan Review  atau Peninjauh Kembali Pelaksanaan “Penentuan Pendapat Rakyat / PEPERA” 1969, sebab pelaksanaan PEPERA 1969 Tidak Depokratis dan Tidak Mengunakan Ketentuan New York Agreement yang Mengatur tentang Acr of Free Choisce.
  • Tuntutan Politik Kita untuk Segera LakukanPenentuan Pendapat ( PEPERA) Ulang atau REFERENDUM yang sesuai dengan Mekanisme secara universal dengan dua opsi yaitu : Tetap bergabungan dengan Indonesia (NKRI) atau Berdiri Sendiri/Merdeka
  • Pelurusan Sejarah Papua Barat Secara Ilmiah Kepada Akademisi Indonesia, Aktivis Pro Demokrasi Indonesia  dan Kepada Rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Landasan tanpa bermaksud mengurangi makna persperktif ilmiah dari ilmu sosial lain, kajian historisIndonesia dan Papua keduanya merupakan bagian dari Hindia Belanda, tapi kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis pararel maupun hubungan politik sepanjang sejarah manusia.

Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistem Kolonialisme yang dibangun oleh Indonesia atas Papua Barat adalah dengan landasan politik sebagai berikut:

Ø  Menolak Integrasi Papua lewat PEPERA 1969

Ø  Paket UU No 21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus

Ø  Menolak Peraturan Pemerintah Tentang Pemekaran Wilayah di Papua

Ø  Menolak Transmigrasi

Ø  Menolak segala bentuk Paket Undang-Undang NKRI di Papua

Ø  Menolak segala bentuk peraturan atau kebijakan yang diterapkan kolonialis Indonesia di Papuanortham_black-self-determination

c.      Landasan Perlawanan Terhadap Militerisme Indonesia

Landasan perjuangan kita selanjutnya adalah perlawanan melawan Militerisme Indonesia. Pemberlakuan politik represi regime Kolonial Indonesia di Papua adalah dengan cara-cara penempatan militer dengan metode pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1978 – tanggal 5 Oktober 1998. Dari sejumlah operasi tumpas dan operasi initiligen di Papua, telah berdampak pada pelanggaran HAM secara sistematis yang dilakukan oleh NKRI.

Kolaborasi TNI (militer kaum penjajah) di Papua dengan sejumlah Multi National Coorporation (MNC) seperti Freeport, Conoco-Philips, Korindo Group, dan perusahaan asing lain telah membuka ruang bagi TNI untuk berbisnis dan menjaga basis-basis operasi perusahaan-perusahaan tersebut. Proses pengamanan modal asing telah menyebabkan TNI berlaku seenak perutnya untuk membantai rakyat Papua, mengusir rakyat Papua dari tanah-tanah adat mereka dan menjadikan rakyat Papua sebagai kaum tertindas yang dimarginalisasikan dari tempat hidupnya.

Gambaran secara singkat tentang Landasan Perlawanan terhadap Militerisme Indonesia diatas dapat menjadi acuan minimal dari gerakan kita untuk membangun struktur perlawanan yang rapi dan sistematis untuk menghajar kekuatan-kekuatan militeristik di Tanah Papua dan juga dapat menjadi sebuah senergis politik dengan kekuatan prodemokrasi Indonesia dalam makna perlawanan terhadap Militerisme di Indonesia. Hal ini akan membuka ruang bagi AMP untuk membangun solidaritas dengan gerakan prodemokrasi Indonesia dalam rangka pembangunan kampanye perjuangan politik Pembebasan Nasional Papua.

Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistemMiliterisme NKRI yang dibangun oleh Indonesia atas Papua adalah dengan landasan politik sebagai berikut:

Ø  Menolak Pengiriman Militer (TNI/Polri) di seluruh Papua

Ø  Tarik Pasukan Organik dan Non-Organik dari seluruh Papua

Ø  Bubarkan KODAM, KODIM, KOREM, BABINSA, Barisan Merah Putih (BMP) dll

d.     Mengapa AMP Harus Melawan dan Memilih Tiga Straktak Penting Diatas?

AMP berjuang dengan tiga isu pokok ini, karena ketiga hal diatas tidak terlepas dari kepetingan-kepentingan terselubung negara-negara Imperialis dan Indonesia sebagai kaki tangannya di Papua. Perlawanan yang kita lakukan, karena kita sendiri menyaksikan bagiamana kekejian dan kemurkaan dari rupa Imperialisme dan Kolonialisme Indonesia yang terus melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan sebagai upaya pembasmian etnis/Genocide di Papua, melalui sistem pemerintahan/birokrasi, represifitas militer dan program sosial ekonomi terhadap masyarakat Papua.

  1. Penutup

Tulisan singkat ini dibuat sebagai acuan landasan perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua dan untuk diketahui oleh setiap anggota dan kader AMP dan seluruh rakyat Papua yang mendukung perjuangan Pembebasan Nasional Papua.

Setiap aksi dan setiap tindakan gerakan Alinasi Mahasiswa Papua berpatokan pada landasan yang telah dirumuskan dalam strategi taktik perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua sebagai organisasi politik massa Mahasiswa Papua, tetap akan berjuangan demi sebuah Negara Papua yang Demokratis secara Politik, Adil secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya serta memperjuangkan penghapusan sistem penghisapan manusia atas manusia lainnya di Tanah Papua.

 

Kronologis pengepungan Asrama Pahasiswa Papua Kalasan III Surabaya Oleh Militer Indonesia pada saat kegiatan Jumpar Pers AMP dan FMN dengan tema “Lawan Pembungkaman Demokrasi, kriminalisasi, dan Kekerasan Terhadap Rakyat”

AMP
foto Madai F

Seruan untuk kegiatan jumpa pers yang kami keluarkan mulai jam 15:00 wib, pada saat kami menunggu kedatangan kawan-kawan, Intelkam  dari POLWILTABES Surabaya dan Marinir sudah datang lebih dulu Jam 14:30 di asrama dengan parkir kendaraan di depan  asrama,  jam 19:00 2 mobil patroli sudah parkir dan polisi dan intel sudah mulai pantau-pantau ke dalam asrama pada saat jumpa pers berlangsung. Puncaknya sekitar pukul 20:30 wib belasan anggota polisi menggunakan motor membawah senjata langsung memarkir sepeda motor di depan asrama, 4 mobil patroli dari POLWILTABES Surabaya terus memantau di depan asrama di saat yang bersamaan ketua IPMAPA Surabaya di bawah oleh INTELKAM dan Marinir untuk dimintai keterangan terkait kegiatan Jumpa pers yang di adakan sampai ditempat yang sudah di tentukan ketua IPMAPA di pertemukan dengan KASAT INTELKAM POLWILTABES Surabaya kurang lebih 1 jam, ketika kami menghubungi ketua IPMAPA dia mengatakan bahwa foto-foto kawan-kawan saat aktivitas jumpa pers sudah ada di tangan pihak INTELKAM dengan redaksi bahasa yang berbeda dengan kegiatan kami sebenarnya, dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama “ represivitas terhadap ruang demokrasi sangat darurat dan perluh ada gerakan masif dari rakyat, yang kedua ternyata ada intel yang masuk bergabung dalam massa aksi jumpa pers pada saat kegiatan jumpa pers berlangsung, semoga ini menjadi bahan evaluasi internal organisasi, demikian informasi yang bisa kami bagikan untuk menjadi bahan referensi dalam perlawanan,  berhubung suasana nya malam hanya satu goto yang bisa kami ambil, Salam solidaritas.

 

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya

 

Yabingga

Seruan Aksi….!!! (AMP KOMITE KOTA SURABAYA)

Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”.Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Di antara nya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib  Sendiri (Self Determination) yang didasar kan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasidari PBB kepada Indonesia, yang kemudian di  lakukan pada 1 Mei 1963 danoleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.

 

Kemudian pada 30 September 1962 di keluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiap kan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo di lakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di ikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas.Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurunwaktu 6 tahun.

 

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya di wakili 1025 orang yang sebelumnya sudah di karantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

 

Maka dalam peringatan 47tahun PEPERA yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Megajak seluruh kawan-kawan mahasiswa Papua untuk dapat melibatkan diri dalam aksi damai yang akan Dilakukan Pada;

Hari/Tgl               : Kamis, 14 Juli 2016

Waktu                  : 09:00-14:00

Titik Kumpul      : .Monumen Kapal Selam

Rute Aksi             : Monumen Kapal Selam- Grahadi

Tema aksi            :“PEPERA 1969 Tidak Demokratis Karena cacat hukum dan moral, Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

 

Demikian seruan aski ini kami buat, atas partisipasi seluruh kawan-kawan mahasiswa Papua sebagai bentuk pegabdian kami kepada rakyat dan Tanah air Papua, kami ucapkan Jabat Erat.

 

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya

PEPERA 14 JULI 1969 TIDAK DEMOKRATIS KARENA CACAT HUKUM DAN MORAL

 

Perebutan wilayah Papua antaraBelandadan Indonesia padadekade 1960an membawakeduanegarainidalamperundingan yang kemudiandikenaldengan “New York Agreement/Perjanjian New York”.Perjanjianiniterdiridari 29 Pasal yang mengatur 3 macamhal.DiantaranyaPasal 14-21 mengaturtentang “PenentuanNasibSendiri (Self Determination) yang didasarkanpadapraktekInternasionalyaitusatu orang satusuara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasidari PBB kepada Indonesia, yang kemudiandilakukanpada 1 Mei 1963 danoleh Indonesia dikatakan ‘HariIntegrasi’ ataukembalinya Papua Barat kedalampangkuan NKRI.

 

Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (TindakanPilihBebas) di Papua padatahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua.Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo di lakukan untuk memenangkanPenentuanPendapat Rakyat (PEPERA) di ikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas.Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luarbiasabesar, yaknipenangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurunwaktu 6 tahun.

 

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memilikihak, hanyadiwakili 1025 orang yang sebelumnyasudahdikarantinadancuma 175 orang yang memberikanpendapat. MusyawarahuntukMufakatmelegitimasi Indonesia untukmelaksanakan PEPERA yang tidakdemokratis, penuhteror, intimidasidanmanipulasisertaadanyapelanggaran HAM berat.

 

Didasarikenyataansejarahakanhakpolitikrakyat Papua yang dibungkamdankeinginan yang muliarakyat Papua untukbebasdanmerdekadiatas Tanah Airnya, makadalamperingatan 47tahun PEPERA yang tidakdemokratis, AliansiMahasiswa Papua [AMP] menuntutrezim Jokowi-JKdan PBB untuksegera ;

 

  1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri SebagaiSolusiDemokratisBagi Rakyat Papua.

  2. Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitas isemua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) miliknegara-negaraImperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindodan lain-lain dariseluruh Tanah Papua.

  3. MenarikMiliter Indonesia (TNI-Polri) Organikdan Non Organikdariseluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

  4. Mendukung United Liberation Movement of West Papua [ULMWP] menjadi anggota penuh  Melanesian Spearhead Group (MSG)

 

Sekian selebaran Ini kami buat, atas dukungan semua pihak,  kami ucapkan terimakasih, jabat erat.

 

Aliansi Mahasiswa Papua komite Kota Surabaya

Mengapa Papua Ingin Merdeka?

** Oleh: Rinto Kogoya **

Colonial land, surabaya- “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”  (Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan cengkraman kepentingan negara-negara dunia pertama kini sedang menggema di seantero wilayah Papua Barat. Setelah sebelumnya tuntutan itu dilakukan secara gerilya dan diplomasi di luar negeri (internasional), maka sejak bergulirnya Reformasi di Indonesia (1998) tuntutan itu disampaikan secara terbuka, terutama di Indonesia tanpa meninggalkan tuntutan dengan cara gerilya.

Sementara tuntutan itu bergulir, Indonesia yang secara real politik menguasai wilayah Papua Barat dan negara dunia pertama yang secara real ekonomi yang menguasai Papua Barat “keras kepala” untuk tidak mendengarkan tuntutan rakyat Papua tersebut.

Tuntutan memisahkan diri rakyat Papuat dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) sehingga rakyat Papua Barat diberikan beberapa cap konyol seperti separatis, makar, anti pembangunan, goblok, pemberontak dan lainnya.

Semua cap ini menjadi “surat izin” yang resmi bagi Indonesia dan negara dunia pertama untuk tetap menanamkan hegemoninya lewat praktek penjajahan seperti pemberian “paket” Otonomi Khusus, Pemekaran Wilayah (Propinsi/Kabupaten), pembunuhan, pemerkosaan, penanggapan dan pemenjaraan sewenang-wenang di luar jalur hukum, penyiksaan dan beberapa jenis kejahatan lainnya.

Walaupun demikian, rakyat Papua yang berpegang teguh pada keyakinan politiknya tidak menyerah. Sebaliknya “api perjuangan” dikobarkan terus-menerus untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama “Papua Harus Merdeka”. Tuntutan itu bisa dilihat dari beberapa kejadian, di mana-mana dan di berbagai kalangan melalui berbagai aksi yang dilancarkan dengan tuntutan yang jelas dan tegas hendak memisahkan diri dari Indonesia.

Perjuangan itu tidak hanya dilakukan di dalam negeri, di luar negeri pun perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat sedang marak yang dilakukan oleh para diplomat Papua Barat yang didukung oleh berbagai Support Groups of West Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa rakyat Papua “keras kepala” untuk minta merdeka? Mengapa Indonesia dan negara dunia pertama juga “keras kepala” untuk tetap mempertahankan wilayah Papua Barat sebagai bagian dari NKRI? Tentunya punya alasan dan akar masalah. Untuk melihat alasan dan akar masalah, maka sejarah Papua Barat harus dipaparkan dan dipahami secara benar, selanjutnya harus dicari solusi atau upaya perjuangan yang harus dilakukan oleh rakyat Papua dan pendukungnya, tentu saja di dalamnya berbagai lapisan rakyat Papua. Hal itu akan menjawab pertanyaan. mengapa rakyat Papua menuntut merdeka?

Untuk menemukan “akar masalah” Bangsa Papua Barat yang sesungguhnya, maka penulis mencoba memaparkan sekilas sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat dan dinamika politik penjajahan terhadap Bangsa Papua Barat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia sebagai bagian dari wilayah negaranya didasarkan atas alasan sejarah. Sementara aksi pencaplokan itu sendiri kini telah menjadi sejarah yang harus dipelajari dan dipahami untuk dapat memetakan persoalan secara obyektif, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi pencarian solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa politik Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Indonesia.

Dalam rangka untuk menggali hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat, maka beberapa hal coba penulis kemukakan.

Pertama, sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat, kedua, sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah, ketiga, sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat, keempat, alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia, kelima, proses ilegal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, dan keenam, Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Orde Baru Indonesia dan Kebangkitan Nasional Bangsa Papua Barat.

Pertama, sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat. Dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders).

Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, sebagai contoh: seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay (Ottis Simopiaref, Dasar-dasar Kemerdekaan Papua Barat, sebuah ringkasan dari buku Karkara).

Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah ras Melanesia sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid. Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula.

Dari gambaran di atas, sangatlah jelas, bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. Alasan bahwa Indonesia dan Papua Barat mempunyai sejarah hidup yang sama sebagai sebuah bangsa pada masa sejarah sama sekali tidak obyektif, sebaliknya menjadi alasan politis untuk mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayah  Indonesia. Hal semacam ini sering dibangun di Indonesia untuk membangun nasionalisme Indonesia bagi orang Papua (Yakobus F. Dumupa, Berburu Keadilan di Papua: Mengungkap Dosa-dosa Indonesia di Papua Barat, Pilar Media, Yogyakarta, 2006. Hal. 263-281).

Kedua, sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah. Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun (350 tahun Belanda menjajah pulau Jawa yang kemudian digeneralisir menjajah wilayah lain yang termaksud dalam kekuasaan Hindia Belanda), sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah (Agus A. Alua, Kongres Papua 2000 21 Mei-04 Juni “Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat”, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFP Fajar Timur, 2002. Hal. 67).  Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

Tanggal 19 Agustus 1945 (dua hari setelah kemerdekaan Indonesia) Indonesia dibagi dalam delapan buah Propinsi. Salah satu Propinsinya adalah Maluku. Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah Propinsi Maluku. Padahal secara nyata penguasaan wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Propinsi Maluku itu dipikirkan dan direalisasikan sejak pembentukan sebuah Biro Irian pada tanggal 14 Desember 1953 yang bertugas mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dari hasil penelitian itu, ternyata pilihan jatuh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat, Soasiu ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan Peresmian Propinsi Irian Barat Perjuangan.

Setelah semua perjuangan masing-masing pihak mengalami jalan buntu, maka selanjutnya wilayah Papua Barat menjadi daerah sengketa yang diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia dan Belanda sama-sama mempunyai ambisi politik yang besar dalam merebut Papua Barat.

Ketiga, sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat . Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (Tumbuhnya paham “Nasionalisme Papua” di Papua Barat mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama perang dunia ke II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan Millinerian, Mesianic dan “Cargo-Cultis). Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja dalam bahasa Belanda disebut Bestuurschool (Pendiri sekolah ini, yaitu J. P. van Eechoud oleh banyak orang Papua dijuluki sebagai “Vader der Papoea’s) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch dari Manokwari (Yorrys Th. Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002. Hal. 16). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya: satu, menetukan nama Negara ; Papua Barat. Dua, menentukan lagu kebangsaan ;  Hai Tanahku Papua. Tiga, menentukan bendera Negara ; Bintang Kejora. Dan empat, menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961. Serta lambang negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan  “One People One Soul”.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Keempat ; alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia. Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 18 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya: pertama, gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial, kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keempat alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai tindakan pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu adalah: satu, Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit. Dua, kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh sultan Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah “Indonesia Bagian Timur”. Tiga, Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda. Dan empat, Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme di Asia Tenggara. Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI.

Kelima, proses illegal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962. Inti dari perjanjian ini adalah dilaksanakannya tindakan bebas memilih (Act of Free Chice) melalui mekanisme Internasional dengan ketentuan satu orang satu suara (One Man, One Vote).

Pada masa ini terjadi suatu kejanggalan yang mana pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan Amerika Serikat) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia dibawah rezim Soeharto untuk membuka pertambangan tembaga dan emas di Pegunungan Tengah Papua Barat. Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatanganan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, menjadi realitas. Ini terjadi dua tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di sini terjadi kejanggalan yuridis, karena Papua Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.

Maka, jelaslah Penentuan Pendapat Rakyat yang dilakukan pada tahun 1969 akan dimenangkan oleh Indonesia. PEPERA dilaksanakan dengan sistem “musyawarah untuk mufakat” (sistem pengambilan keputusan di Indonesia) yang bertentangan dengan isi dan jiwa New York Agreement, dimana dari 809.337 orang Papua pada saat itu yang memiliki hak pilih hanya diwakili oleh 1.025 orang yang dimasukan dalam Dewan Musyawarah (Demus) yang mana sebelumnya sudah diindoktrinasi untuk memilih Indonesia. Ironisnya lagi, dari 1.025 orang, cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Di samping itu PEPERA 1969 dilaksanakan dengan teror, intimidasi, penangkapan, dan pembunuhan (pelanggaran hukum, HAM dan Demokrasi). Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi Nomor 2509 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 tahun 1971.

Keenam, Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Orde Baru Indonesia dan Kebangkitan Nasional Bangsa Papua Barat. Pada masa pemerintahan rezim orde baru Soeharto banyak peristiwa bersejarah yang dilakukan Rakyat Papua untuk memperjuangkan pemisahan diri dari Indonesia terutama paska pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, tetapi secara umum di sini penulis hanya akan mengemukakan peristiwa yang memiliki nilai historis penting.

Pertama, Proklamasi 1 Juli 1971. Setelah wilayah Papua Barat dimasukan secara sepihak lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat oleh Indonesia pada tahun 1969, wilayah ini diduduki layaknya sebuah wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah ini untuk mematikan gerakan kemerdekaan Papua Barat yang dilancarkan oleh Rakyat Papua lewat perjuangan diplomasi dan gerilya. Pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua New Guinea, yang dijuluki (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Papua Barat sebagai “Mavik” “dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Jafet Rumkorem sebagai Presiden Papua Barat, dan didampingi oleh Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima) TEPENAL Republik Papua Barat (Kini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/TPN PB).

Kedua, Deklarasi Negara Melanesia Barat. Tiga tahun sesudah proklamasi di “Markas Victoria”, imajinasi itu melebar sampai meliputi wilayah negara tetangga mereka, Papua New Guinea. Pada tanggal 3 Desember 1974, enam orang pegawai negeri di kota Serui, ibukota Kabupaten Yapen-Waropen, menandatangani apa yang mereka sebut “Pernyataan Rakyat Yapen-Waropen”, yang isinya menghendaki persatuan bangsa Papua dari Samarai (di ujung buntut daratan Papua New Guinea) sampai ke Sorong, yang “100% merdeka di luar Republik Indonesia”.

Sejak Februari 1975, lima di antara penandatangan petisi ditahan di Jayapura. Soalnya, salah seorang di antara penandatangan “proklamasi Sorong-Samarai” itu, Y. Ch. Merino, orang Biak yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Bendahara Negara di Serui, pada tanggal 14 Februari 1975 kedapatan “bunuh diri” di Serui. Kabarnya dalam penggeledahan di rumahnya ditemukan uang kas negara sebanyak Rp 13 juta. Sesudah dua tahun ditahan di Jayapura, lima orang temannya yang masih hidup, diajukan ke pengadilan negeri Jayapura. Pada tanggal 9 Maret 1977, kelimanya divonis delapan tahun penjara, karena tuduhan melakukan “makar”.

Ketiga, pembunuhan budayawan nasionalis Papua; Arnold Clemens Ap. Pada tanggal 26 April 1984, pemerintah Indonesia melakukan “sesuatu” yang justru semakin menumbuhkan kesadaran nasional Papua yakni menciptakan seorang martir yang kenangannya (untuk sementara waktu) mempersatukan berbagai kelompok perlawanan Papua yang saling bertikai. Pada tanggal itulah seorang tokoh budayawan terkemuka asal Papua Barat yang juga adalah pimpinan kelompok music Mambesak, Arnold Clemens Ap, ditembak oleh Koppasanda (sekarang Kopassus) di pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Port Numbay.

Keempat, Proklamasi Melanesia Barat. Pada tanggal 14 Desember 1988, Dr. Thomas Wapai Wanggai memproklamasikan Negara Melanesia Barat. Ia mengusung nama Negara Melanesia Barat untuk melepaskan Papua Barat dari kekuasaan Indonesia. Dia Mendeklarasikan Kemerdekaan Melanesia Barat dengan menaikan Bendera Bintang Empat Belas (B-14) di Lapangan Mandala Port Numbay tahun 1988. Akibatnya dia dipenjarakan di LP Cipinang Jakarta, tetapi dia meninggal dunia tahun 1996 karena sakit ketika menjalani hukumannya. Kematiannya dicurigai karena diracuni. Akhirnya banyak pengikutnya yang hingga kini melarikan diri ke luar negeri.

Ide Thomas Wapai Wanggai mengenai Negara Melanesia Barat ini tidak jelas mengenai batas wilayah “Melanesia Barat” itu. Apakah Melanesia Barat juga meliputi Maluku, Timor Timur, dan Nusa Tenggara Timur, yang penduduknya serumpun Melanesia? Ataukah penggunaan istilah itu hanyalah suatu taktik politik, suatu appeal ke arah isu Solidaritas Melanesia yang populer di beberapa negara Pasifik Selatan. Yang jelas, proklamasi Tom Wanggai punya appeal yang besar terhadap sebagian penduduk kota Jayapura dan kota-kota satelit-satelitnya.

Selain peristiwa bersejarah yang telah disebutkan di atas, masih ada juga aksi-aksi perjuangan rutin baik secara diplomatik maupun gerilya yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat. Secara diplomatik misalnya terjadi lobi dan pembukaan kantor-kantor perwakilan OPM di berbagai negara, seperti di Swedia (1972), Senegal (1976), dan kampanye yang dilakukan di Belanda, Yunani, Jepang, PNG dan negara lainnya. Sementara secara gerilya misalnya terjadi penyerangan-penyerangan terhadap Pos Militer (TNI/POLRI) oleh TPN-OPM, terjadi penyanderaan, dan lainnya sepanjang kekuasaan Negara Indonesia era Orde Baru di Papua Barat.

Sebagai balasannya Indonesia melalui kekuatan militer lewat penerapan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) melakukan teror, intimidari, pengejaran, pemenjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran fasilitas umum dan kampung, dan aksi kejahatan militer yang lainnya. Selain itu dilakukan Operasi Koteka pada tahun 1970-an, yang mana rakyat dipaksa untuk mengenakan pakaian ala orang Indonesia yang terbuat dari kain.

Akibat Operasi Militer banyak rakyat Papua Barat yang telah menjadi korban. Hal dapat dilihat dari laporan Amnesty International yang mengemukakan bahwa telah terjadi 100 ribu rakyat Papua Barat dibantai oleh militer Indonesia. Selain itu Universitas Yale mengeluarkan laporan resmi bahwa telah terjadi Genosida di Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Indonesia yang berjudul “Indonesia Human Rights Abuse in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesia Control.” Selain Universitas Yale, John Wing dan Peter King dari Center for Peace and Conflict Studies di Universitas Sydney Australia juga telah menerbitkan sebuah laporan sebagai hasil riset tentang Genosida di Papua Barat yang berjudul “Genocide in West Papua? The Role of Indonesian State Apparatus and a Current Needs Assessment of the Papua People”( Yakobus F. Dumupa, Suaka Politik: Perang Diplomasi Indonesia versus Papua Barat dan Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat, 2010).

Kebangkitan nasional Bangsa Papua Barat (Era Reformasi Indonesia) bersamaan dengan tumbangnya “raja” Soeharto dari kursi kekuasaanya sejak tahun 1998, dan sekarang ini juga kita berada dalam masa Reformasi Indonesia. Lahirnya Reformasi memberikan “angin segar” bagi rakyat Papua Barat untuk memperjuangan haknya secara terbuka walau disisi lain pengekangan yang dilakukan terhadap gerakan-gerakan perlawanan khususnya diwilayah Papua kerap kita temukan dalam berbagai bentuk. Namun, apa yang terjadi hari ini di Papua akan menjadi pembelajaran yang sangat penting dari sejarah perjalanan Rakyat Papua dalam membentuk sejarahnya sendiri. “Rakyat, dan hanya Rakyat-lah, adalah kekuatan penggerak dalam pembentukan sejarah umat manusia.”(Mao Tsetung). Sekian…salam erat!