Papua Barat: Proyek Infrastruktur Widodo tidak akan Perbaiki Isu Hak Asasi Manusia, Katakanlah Aktivis

Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan investasi besar dalam kesejahteraan dan infrastruktur di Papua Barat, wilayah yang selama dekade terakhir mengalami penindasan terus-menerus dan mengabaikan oleh pemerintah di Jakarta. Widodo memperoleh suara mayoritas Papua dalam pemilihan presiden 2014, karena banyak percaya bahwa ia akan membawa perubahan dan mempromosikan dialog. Harapan-harapan sekarang layu. Aktivis khawatir Widodo berpikir ia dapat memecahkan luka masa lalu dan sekarang dengan perkembangan saja, dan tanpa mengakui dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dan masih occurr. Selanjutnya, Jakarta baru-baru ini menanggapi acuh tuduhan pelanggaran tersebut diajukan oleh negara-negara pulau Pasifik di PBB.

Artikel di bawah ini diterbitkan oleh UCANews:

pengembangan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk Papua perlu lebih menekankan pada hak asasi manusia, menurut aktivis.

Pastor Neles Tebay, seorang aktivis imam Papua mengatakan bahwa dalam dua tahun sejak Widodo menjabat dia tidak membawa perbaikan yang signifikan dalam hak asasi manusia.

“Presiden disajikan paradigma baru dalam menangani Papua dengan menggunakan berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan rel, jembatan dan jalan raya yang harganya triliunan rupiah kesejahteraan dan,” katanya.

“Tapi pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan bersamaan dengan pembunuhan, penculikan dan penindasan masyarakat sipil,” kata imam itu dalam sebuah diskusi di Setara Institute untuk Keadilan dan Perdamaian di Jakarta pada 13 Oktober

Dia merujuk laporan oleh Setara Institute mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tahun ini, menurut laporan tersebut, 2.293 orang Papua ditangkap, 61 tembakan dan 13 dibunuh oleh tentara, polisi dan sayap militer Gerakan Papua Merdeka.

Imam itu juga menunjukkan bahwa masyarakat internasional telah menarik perhatian pada masalah Papua. Pada pertemuan U.N. Majelis Umum di New York pada bulan September, para pemimpin enam negara di kawasan Pasifik, seperti Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalum dan Tonga mengangkat masalah tersebut.

“Perhatian negara menunjukkan bahwa dunia masih mempertanyakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan konflik Papua,” katanya.

Dia menuntut agar Widodo mengadakan dialog dengan rakyat Papua untuk mencari solusi karena pemerintah sejauh ini tidak mendengarkan mereka.

Pastor Antonius Benny Susetyo, sekretaris dewan Setara Institute mengatakan Widodo adalah pada titik balik.

Widodo suka dialog tapi peluangnya untuk memecahkan konflik “tergantung pada komitmen politiknya,” katanya.

Bonar Tigor Naipospos, wakil ketua Setara Institute mengatakan Papua kepercayaan Widodo dan ia memenangkan 70 persen suara mereka selama pemilihan presiden terakhir “karena mereka memiliki harapan tinggi bahwa ia akan membawa perubahan.”

Namun, ia tidak membuat kemajuan yang signifikan dan ketahanan bahkan Papua untuk pemerintah telah meningkat, menurut Naipospos.

“Kegagalan Widodo terletak pada gagasan bahwa pembangunan akan menyelesaikan segalanya tapi itu bukan hanya tentang kemiskinan. Yang paling penting adalah untuk merebut hati dan pikiran orang Papua dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari Indonesia,” katanya.

Cypri Jehan Paju Dale, seorang peneliti yang telah menerbitkan beberapa buku tentang Papua, mengatakan bahwa perhatian internasional meningkat adalah tes penting bagi Indonesia.

“Jelas bahwa pendekatan militeristik akan memperburuk situasi,” katanya.

penolakan Indonesia untuk isu-isu hak asasi manusia di Papua di Majelis Umum U.N. tidak membantu siapa pun dan tidak memperbaiki situasi nyata di Papua, katanya.

“Tidak ada pilihan rasional dan etis lainnya untuk Indonesia, serta pengembangan mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di Papua,” kata Dale.

Pada pertemuan U.N. Majelis Umum, Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat di misi permanen di Indonesia untuk PBB, mengatakan bahwa pernyataan negara-negara Pasifik ‘yang dirancang untuk mendukung kelompok separatis.

Dia menegaskan berdiri Jakarta yang memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran HAM di Papua.

“Dengan demikian demokrasi nasional yang dinamis, ditambah dengan komitmen tertinggi untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia di semua tingkat, itu akan hampir mustahil untuk setiap tuduhan hak asasi manusia untuk pergi tanpa diketahui dan unscrutinized,” katanya.

Papua terdiri dari dua provinsi – Papua dan Papua Barat – dan memiliki populasi hampir empat juta, menurut statistik pemerintah. Mayoritas adalah Protestan – 52 persen – dan Katolik menghitung untuk 15 persen.

Pihak berwenang Indonesia sering dituduh tindakan represif di provinsi Papua dan Papua Barat, di mana telah terjadi gerakan kemerdekaan panjang mendidih antara penduduk asli Papua, yang umumnya Kristen.

sumber: http://unpo.org/article/19565

Dualisme Jokowi, kebijakan yang tidak konsisten menghambat penyelesaian konflik di Papua: Imparsial

Presiden Joko “Jokowi” pendekatan ganda Widodo dan kebijakan yang tidak konsisten di Papua selama pemerintahan dua tahun itu telah muncul sebagai kendala dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik lama di wilayah paling timur Indonesia ini, sebuah badan pengawas hak mengatakan.

Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan sementara itu berjuang untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Papua dalam pemerintahan melalui berbagai perkembangan ekonomi dan infrastruktur, administrasi Jokowi memiliki pada saat yang sama terus menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Di antara pendekatan keamanan adalah pembentukan Kodam XVIII / Kasuari, komando militer baru di ibukota Papua Barat Manokwari, yang memiliki potensi untuk meningkatkan penyalahgunaan militer di daerah.

pendekatan yang kontradiktif tersebut telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Papua, termasuk pembunuhan, penembakan, penyiksaan dan penangkapan aktivis yang dilakukan oleh aparat keamanan, kata Al-Araf.

“Presiden Jokowi harus mengambil pendekatan terobosan untuk resolusi konflik di Papua, di mana ia mendorong bukan untuk dialog yang lebih inklusif dan negosiasi antara Jakarta dan Papua,” kata aktivis hak wartawan, Rabu.

Dia mempertanyakan keyakinan Jokowi yang meningkatkan Papua bisa dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Ini karena masalah utama Papua terletak pada ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai orang-orang lokal untuk sepenuhnya mengatasi dugaan marginalisasi orang Papua dan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tetap tak terpecahkan.

Untuk lebih mengembangkan Papua, Al-Araf mengatakan, pemerintah harus mendorong lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengontrol aliran dana otonomi khusus Papua, karena ini rentan terhadap korupsi oleh pemerintah pusat dan daerah. (EBF)

2016_10_18_14006_1476749102-_large
Presiden Joko “Jokowi” Widodo (kedua kanan) dan Ibu Iriana (kanan) berbicara dengan warga saat peresmian enam proyek pembangkit listrik di Papua dan Papua Barat di Jayapura, Papua, Senin. (Courtesy of Kantor Presiden / Rusman)


Tiga Landasan perlawanan Terhadap Ketiga Musuh Utama.

a.     Landasan Perlawanan Imperialisme

Perjuangan sesusngguhnya dari Bangsa Papua adalah perjuangan melawan Imperialisme. Sejarah penjajahan Bangsa Papua erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara Imperialis terutama Imperialis Amerika  di Tanah Papua.

Imperialisme adalah tahap perkembangan tertinggi kapitalisme di dunia. Imperialisme adalah adalah tahap kapitalisme monopoli yang ditandai oleh 5 ciri penting yaitu 1) konsentrasi produksi dan _ystem_ telah berkembang sebuah tahapan tinggi sehingga menciptakan monopoli yang memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi 2) perpaduan antara _ystem_ bank dengan _ystem_ _ystem_n dan penciptaan basis bagi apa yang dinamakan _ystem_ finans 3) eksport _ystem_ yang berbeda dengan ekport komoditi 4) pembentukan formasi kapitalisme monopoli internasional dan pembagian dunia di antara mereka  5) pembagian teritori di seluruh dunia di antara kekuatan kapitalis besar telah selesai.

Masuknya Freeport Mc Moran Gold & Copper pada tanggal 7 April 1967 di Papua dapat menjelaskan dengan pasti kepada kita bahwa perebutan wilayah Papua pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an adalah merupakan perebutan terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada di Tanah Papua.

Kehadiran Freeport dua tahun sebelum pelaksanaan Pepera 1969 adalah merupakan sebuah tindakan politik yang tidak bermoral dari Amerika Serikat dan Indonesia. Pertanyaan sekarang, mengapa Freeport bisa masuk ke Papua pada tahun 1967 sementara Pepera dilakukan pada tahun 1969? Mengapa AS berani teken Kontrak Karya dengan Indonesia tanpa melibatkan rakyat Papua? Kalau mau jujur dan adil seharusnya Kontrak Karya semacam itu harus melibatkan rakyat Papua dan minimal dilakukan setelah Pelaksanaan PEPERA.

Itulah sejumlah kejanggalan politik dalam “integrasi” Papua kedalam NKRI. Dengan demikian satu lagi Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Politik kita adalah Perlawanan Terhadap Imperialisme dalam segala bentuknya di Tanah Air Papua.

Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistem penjajahan oleh Imperialisme yang dibangun olehAmerika atas Papua adalah dengan landasan politik sebagai berikut:

Ø  Tutup Freeport Rio Tinto dari Tanah Papua !!!

Ø  Amerikan Serikat Bertanggungjawab atas Manipulasi sejarah Rakyat Papua Barat

Ø  Tutup semua Perusahaan milik Imperialis ; Freeport, Brithis Petroleum (BP), LNJ Tangguh dll dari Tanah Papua!

Ø  Menolak segala bentuk perampasan tanah bagi kepentingan Investasi kaum Imperialis!

B. Landasan Perlawanan Terhadap Kolonialisme NKRI

Pengertian kolonialisme adalah ” kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah”. kolonialsime selalu memiliki sifat yang arogan dan ekspansionis. Tujuan utama kolonialisme adalah menguras sumber kekayaan sedangkan kesejatraan dan pendidikan Rakyat daerah koloni, tidak di utamakan.

Kolonialisme indonesia di Papua Barat di mulai ketika adanya invasi militer ke Papua sejak TRIKORA 1961 dengan pembentukan Komando Mandala untuk melancarkan operasi “Mandala” yang di pimpin oleh Letjend. Soeharto. ini bertujuan untuk melakukan ekspansi (perluasan wilayah kekuasaan) negara Indonesia. Ini di lakukan berdasarkan klaim yang tidak logis dan sepihak dari Soekarno, bahwa jauh sebelum Indonnesia lahir, papua adalah bagian dari kerajaan majapahit dan beberapa klaim lainnnya untuk untuk laim-klaim itu bisa di lihat di sini: http://ssambom.blogspot.co.id/2016/09/historical-flashback-of-west-papua-2016_10.html .

Sejarah “integrasi” Papua Barat kedalam NKRI merupakan sebuah proses sejarah yang direkayasa oleh negara-negara Imperialis, yaitu Amerika, Belanda dan Indonesia. Masuknya pemerintahan kolonial Indonesia di Papua Barat sejak tanggal 1 mei 1963 dan dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tanggal 14 juli 1969 tidak diatur sepenuhnya berdasarkan kaidah-kaidah Demokrasi yang berlaku secara universal. Walaupun telah diatur dalam New York Agreement, isi New York Agreement bisa di lihat disini : ( http://www.anginselatan.com/2012/08/isi-perjanjian-new-york-15-agustus-1962.html ) tentang “Hak Menentukan Nasib Sendiri” tetapi dalam pelaksanaanya ketentuan tersebut di langgar oleh Indonesia dengan membentuk Dewan Musyawarah  Pepera (DMP) yang tidak mengakui right to determination dan DMP di dukung sepenuhnya Amerika serikat dan para sekutunya, termasuk Belanda. Inilah yang melandasi semangat perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat saat ini. Sejarah juga mencatat Konggres Dewan Rakyat Papua (Nieuw Guineaa Raad) pada  tanggal 1 desember 1961 telah di hasilkan resolusi penting, yaitu pembentukan papua barat sebagai Negara Merdeka dengan bendera Bintang Kejora sebagai bendera negara, West Papua (papua barat) sebagai nama negara, Lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan Burung Mambruk sebgai lambang Negara.

Dengan demikian, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mempunyai tanggung jawab sejarah untuk meneruskan cita-cita perjuangan tersebut. Inilah yang diatur oleh organisasi kita dalam Landasan Perlawanan Terhadap Kolonialisme Indonesia, dengan Platform Dasar sebagai berikut:

  • Tuntutan Politik Kita, Segera Lakukan Review  atau Peninjauh Kembali Pelaksanaan “Penentuan Pendapat Rakyat / PEPERA” 1969, sebab pelaksanaan PEPERA 1969 Tidak Depokratis dan Tidak Mengunakan Ketentuan New York Agreement yang Mengatur tentang Acr of Free Choisce.
  • Tuntutan Politik Kita untuk Segera LakukanPenentuan Pendapat ( PEPERA) Ulang atau REFERENDUM yang sesuai dengan Mekanisme secara universal dengan dua opsi yaitu : Tetap bergabungan dengan Indonesia (NKRI) atau Berdiri Sendiri/Merdeka
  • Pelurusan Sejarah Papua Barat Secara Ilmiah Kepada Akademisi Indonesia, Aktivis Pro Demokrasi Indonesia  dan Kepada Rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Landasan tanpa bermaksud mengurangi makna persperktif ilmiah dari ilmu sosial lain, kajian historisIndonesia dan Papua keduanya merupakan bagian dari Hindia Belanda, tapi kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis pararel maupun hubungan politik sepanjang sejarah manusia.

Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistem Kolonialisme yang dibangun oleh Indonesia atas Papua Barat adalah dengan landasan politik sebagai berikut:

Ø  Menolak Integrasi Papua lewat PEPERA 1969

Ø  Paket UU No 21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus

Ø  Menolak Peraturan Pemerintah Tentang Pemekaran Wilayah di Papua

Ø  Menolak Transmigrasi

Ø  Menolak segala bentuk Paket Undang-Undang NKRI di Papua

Ø  Menolak segala bentuk peraturan atau kebijakan yang diterapkan kolonialis Indonesia di Papuanortham_black-self-determination

c.      Landasan Perlawanan Terhadap Militerisme Indonesia

Landasan perjuangan kita selanjutnya adalah perlawanan melawan Militerisme Indonesia. Pemberlakuan politik represi regime Kolonial Indonesia di Papua adalah dengan cara-cara penempatan militer dengan metode pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1978 – tanggal 5 Oktober 1998. Dari sejumlah operasi tumpas dan operasi initiligen di Papua, telah berdampak pada pelanggaran HAM secara sistematis yang dilakukan oleh NKRI.

Kolaborasi TNI (militer kaum penjajah) di Papua dengan sejumlah Multi National Coorporation (MNC) seperti Freeport, Conoco-Philips, Korindo Group, dan perusahaan asing lain telah membuka ruang bagi TNI untuk berbisnis dan menjaga basis-basis operasi perusahaan-perusahaan tersebut. Proses pengamanan modal asing telah menyebabkan TNI berlaku seenak perutnya untuk membantai rakyat Papua, mengusir rakyat Papua dari tanah-tanah adat mereka dan menjadikan rakyat Papua sebagai kaum tertindas yang dimarginalisasikan dari tempat hidupnya.

Gambaran secara singkat tentang Landasan Perlawanan terhadap Militerisme Indonesia diatas dapat menjadi acuan minimal dari gerakan kita untuk membangun struktur perlawanan yang rapi dan sistematis untuk menghajar kekuatan-kekuatan militeristik di Tanah Papua dan juga dapat menjadi sebuah senergis politik dengan kekuatan prodemokrasi Indonesia dalam makna perlawanan terhadap Militerisme di Indonesia. Hal ini akan membuka ruang bagi AMP untuk membangun solidaritas dengan gerakan prodemokrasi Indonesia dalam rangka pembangunan kampanye perjuangan politik Pembebasan Nasional Papua.

Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistemMiliterisme NKRI yang dibangun oleh Indonesia atas Papua adalah dengan landasan politik sebagai berikut:

Ø  Menolak Pengiriman Militer (TNI/Polri) di seluruh Papua

Ø  Tarik Pasukan Organik dan Non-Organik dari seluruh Papua

Ø  Bubarkan KODAM, KODIM, KOREM, BABINSA, Barisan Merah Putih (BMP) dll

d.     Mengapa AMP Harus Melawan dan Memilih Tiga Straktak Penting Diatas?

AMP berjuang dengan tiga isu pokok ini, karena ketiga hal diatas tidak terlepas dari kepetingan-kepentingan terselubung negara-negara Imperialis dan Indonesia sebagai kaki tangannya di Papua. Perlawanan yang kita lakukan, karena kita sendiri menyaksikan bagiamana kekejian dan kemurkaan dari rupa Imperialisme dan Kolonialisme Indonesia yang terus melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan sebagai upaya pembasmian etnis/Genocide di Papua, melalui sistem pemerintahan/birokrasi, represifitas militer dan program sosial ekonomi terhadap masyarakat Papua.

  1. Penutup

Tulisan singkat ini dibuat sebagai acuan landasan perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua dan untuk diketahui oleh setiap anggota dan kader AMP dan seluruh rakyat Papua yang mendukung perjuangan Pembebasan Nasional Papua.

Setiap aksi dan setiap tindakan gerakan Alinasi Mahasiswa Papua berpatokan pada landasan yang telah dirumuskan dalam strategi taktik perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua sebagai organisasi politik massa Mahasiswa Papua, tetap akan berjuangan demi sebuah Negara Papua yang Demokratis secara Politik, Adil secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya serta memperjuangkan penghapusan sistem penghisapan manusia atas manusia lainnya di Tanah Papua.