PEPERA 14 JULI 1969 TIDAK DEMOKRATIS KARENA CACAT HUKUM DAN MORAL

 

Perebutan wilayah Papua antaraBelandadan Indonesia padadekade 1960an membawakeduanegarainidalamperundingan yang kemudiandikenaldengan “New York Agreement/Perjanjian New York”.Perjanjianiniterdiridari 29 Pasal yang mengatur 3 macamhal.DiantaranyaPasal 14-21 mengaturtentang “PenentuanNasibSendiri (Self Determination) yang didasarkanpadapraktekInternasionalyaitusatu orang satusuara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasidari PBB kepada Indonesia, yang kemudiandilakukanpada 1 Mei 1963 danoleh Indonesia dikatakan ‘HariIntegrasi’ ataukembalinya Papua Barat kedalampangkuan NKRI.

 

Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (TindakanPilihBebas) di Papua padatahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua.Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo di lakukan untuk memenangkanPenentuanPendapat Rakyat (PEPERA) di ikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas.Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luarbiasabesar, yaknipenangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurunwaktu 6 tahun.

 

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memilikihak, hanyadiwakili 1025 orang yang sebelumnyasudahdikarantinadancuma 175 orang yang memberikanpendapat. MusyawarahuntukMufakatmelegitimasi Indonesia untukmelaksanakan PEPERA yang tidakdemokratis, penuhteror, intimidasidanmanipulasisertaadanyapelanggaran HAM berat.

 

Didasarikenyataansejarahakanhakpolitikrakyat Papua yang dibungkamdankeinginan yang muliarakyat Papua untukbebasdanmerdekadiatas Tanah Airnya, makadalamperingatan 47tahun PEPERA yang tidakdemokratis, AliansiMahasiswa Papua [AMP] menuntutrezim Jokowi-JKdan PBB untuksegera ;

 

  1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri SebagaiSolusiDemokratisBagi Rakyat Papua.

  2. Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitas isemua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) miliknegara-negaraImperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindodan lain-lain dariseluruh Tanah Papua.

  3. MenarikMiliter Indonesia (TNI-Polri) Organikdan Non Organikdariseluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

  4. Mendukung United Liberation Movement of West Papua [ULMWP] menjadi anggota penuh  Melanesian Spearhead Group (MSG)

 

Sekian selebaran Ini kami buat, atas dukungan semua pihak,  kami ucapkan terimakasih, jabat erat.

 

Aliansi Mahasiswa Papua komite Kota Surabaya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s