Kronologis pengepungan Asrama Pahasiswa Papua Kalasan III Surabaya Oleh Militer Indonesia pada saat kegiatan Jumpar Pers AMP dan FMN dengan tema “Lawan Pembungkaman Demokrasi, kriminalisasi, dan Kekerasan Terhadap Rakyat”

AMP
foto Madai F

Seruan untuk kegiatan jumpa pers yang kami keluarkan mulai jam 15:00 wib, pada saat kami menunggu kedatangan kawan-kawan, Intelkam  dari POLWILTABES Surabaya dan Marinir sudah datang lebih dulu Jam 14:30 di asrama dengan parkir kendaraan di depan  asrama,  jam 19:00 2 mobil patroli sudah parkir dan polisi dan intel sudah mulai pantau-pantau ke dalam asrama pada saat jumpa pers berlangsung. Puncaknya sekitar pukul 20:30 wib belasan anggota polisi menggunakan motor membawah senjata langsung memarkir sepeda motor di depan asrama, 4 mobil patroli dari POLWILTABES Surabaya terus memantau di depan asrama di saat yang bersamaan ketua IPMAPA Surabaya di bawah oleh INTELKAM dan Marinir untuk dimintai keterangan terkait kegiatan Jumpa pers yang di adakan sampai ditempat yang sudah di tentukan ketua IPMAPA di pertemukan dengan KASAT INTELKAM POLWILTABES Surabaya kurang lebih 1 jam, ketika kami menghubungi ketua IPMAPA dia mengatakan bahwa foto-foto kawan-kawan saat aktivitas jumpa pers sudah ada di tangan pihak INTELKAM dengan redaksi bahasa yang berbeda dengan kegiatan kami sebenarnya, dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama “ represivitas terhadap ruang demokrasi sangat darurat dan perluh ada gerakan masif dari rakyat, yang kedua ternyata ada intel yang masuk bergabung dalam massa aksi jumpa pers pada saat kegiatan jumpa pers berlangsung, semoga ini menjadi bahan evaluasi internal organisasi, demikian informasi yang bisa kami bagikan untuk menjadi bahan referensi dalam perlawanan,  berhubung suasana nya malam hanya satu goto yang bisa kami ambil, Salam solidaritas.

 

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya

 

Yabingga

Iklan

Seruan Aksi….!!! (AMP KOMITE KOTA SURABAYA)

Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”.Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Di antara nya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib  Sendiri (Self Determination) yang didasar kan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasidari PBB kepada Indonesia, yang kemudian di  lakukan pada 1 Mei 1963 danoleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.

 

Kemudian pada 30 September 1962 di keluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiap kan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo di lakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di ikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas.Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurunwaktu 6 tahun.

 

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya di wakili 1025 orang yang sebelumnya sudah di karantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

 

Maka dalam peringatan 47tahun PEPERA yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Megajak seluruh kawan-kawan mahasiswa Papua untuk dapat melibatkan diri dalam aksi damai yang akan Dilakukan Pada;

Hari/Tgl               : Kamis, 14 Juli 2016

Waktu                  : 09:00-14:00

Titik Kumpul      : .Monumen Kapal Selam

Rute Aksi             : Monumen Kapal Selam- Grahadi

Tema aksi            :“PEPERA 1969 Tidak Demokratis Karena cacat hukum dan moral, Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

 

Demikian seruan aski ini kami buat, atas partisipasi seluruh kawan-kawan mahasiswa Papua sebagai bentuk pegabdian kami kepada rakyat dan Tanah air Papua, kami ucapkan Jabat Erat.

 

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya

PEPERA 14 JULI 1969 TIDAK DEMOKRATIS KARENA CACAT HUKUM DAN MORAL

 

Perebutan wilayah Papua antaraBelandadan Indonesia padadekade 1960an membawakeduanegarainidalamperundingan yang kemudiandikenaldengan “New York Agreement/Perjanjian New York”.Perjanjianiniterdiridari 29 Pasal yang mengatur 3 macamhal.DiantaranyaPasal 14-21 mengaturtentang “PenentuanNasibSendiri (Self Determination) yang didasarkanpadapraktekInternasionalyaitusatu orang satusuara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasidari PBB kepada Indonesia, yang kemudiandilakukanpada 1 Mei 1963 danoleh Indonesia dikatakan ‘HariIntegrasi’ ataukembalinya Papua Barat kedalampangkuan NKRI.

 

Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (TindakanPilihBebas) di Papua padatahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua.Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo di lakukan untuk memenangkanPenentuanPendapat Rakyat (PEPERA) di ikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas.Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luarbiasabesar, yaknipenangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurunwaktu 6 tahun.

 

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memilikihak, hanyadiwakili 1025 orang yang sebelumnyasudahdikarantinadancuma 175 orang yang memberikanpendapat. MusyawarahuntukMufakatmelegitimasi Indonesia untukmelaksanakan PEPERA yang tidakdemokratis, penuhteror, intimidasidanmanipulasisertaadanyapelanggaran HAM berat.

 

Didasarikenyataansejarahakanhakpolitikrakyat Papua yang dibungkamdankeinginan yang muliarakyat Papua untukbebasdanmerdekadiatas Tanah Airnya, makadalamperingatan 47tahun PEPERA yang tidakdemokratis, AliansiMahasiswa Papua [AMP] menuntutrezim Jokowi-JKdan PBB untuksegera ;

 

  1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri SebagaiSolusiDemokratisBagi Rakyat Papua.

  2. Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitas isemua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) miliknegara-negaraImperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindodan lain-lain dariseluruh Tanah Papua.

  3. MenarikMiliter Indonesia (TNI-Polri) Organikdan Non Organikdariseluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

  4. Mendukung United Liberation Movement of West Papua [ULMWP] menjadi anggota penuh  Melanesian Spearhead Group (MSG)

 

Sekian selebaran Ini kami buat, atas dukungan semua pihak,  kami ucapkan terimakasih, jabat erat.

 

Aliansi Mahasiswa Papua komite Kota Surabaya