Mengapa Papua Ingin Merdeka?

** Oleh: Rinto Kogoya ** Colonial land, surabaya- “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai d…

Sumber: Mengapa Papua Ingin Merdeka?

Iklan

Mengapa Papua Ingin Merdeka?

** Oleh: Rinto Kogoya **

Colonial land, surabaya- “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”  (Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan cengkraman kepentingan negara-negara dunia pertama kini sedang menggema di seantero wilayah Papua Barat. Setelah sebelumnya tuntutan itu dilakukan secara gerilya dan diplomasi di luar negeri (internasional), maka sejak bergulirnya Reformasi di Indonesia (1998) tuntutan itu disampaikan secara terbuka, terutama di Indonesia tanpa meninggalkan tuntutan dengan cara gerilya.

Sementara tuntutan itu bergulir, Indonesia yang secara real politik menguasai wilayah Papua Barat dan negara dunia pertama yang secara real ekonomi yang menguasai Papua Barat “keras kepala” untuk tidak mendengarkan tuntutan rakyat Papua tersebut.

Tuntutan memisahkan diri rakyat Papuat dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) sehingga rakyat Papua Barat diberikan beberapa cap konyol seperti separatis, makar, anti pembangunan, goblok, pemberontak dan lainnya.

Semua cap ini menjadi “surat izin” yang resmi bagi Indonesia dan negara dunia pertama untuk tetap menanamkan hegemoninya lewat praktek penjajahan seperti pemberian “paket” Otonomi Khusus, Pemekaran Wilayah (Propinsi/Kabupaten), pembunuhan, pemerkosaan, penanggapan dan pemenjaraan sewenang-wenang di luar jalur hukum, penyiksaan dan beberapa jenis kejahatan lainnya.

Walaupun demikian, rakyat Papua yang berpegang teguh pada keyakinan politiknya tidak menyerah. Sebaliknya “api perjuangan” dikobarkan terus-menerus untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama “Papua Harus Merdeka”. Tuntutan itu bisa dilihat dari beberapa kejadian, di mana-mana dan di berbagai kalangan melalui berbagai aksi yang dilancarkan dengan tuntutan yang jelas dan tegas hendak memisahkan diri dari Indonesia.

Perjuangan itu tidak hanya dilakukan di dalam negeri, di luar negeri pun perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat sedang marak yang dilakukan oleh para diplomat Papua Barat yang didukung oleh berbagai Support Groups of West Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa rakyat Papua “keras kepala” untuk minta merdeka? Mengapa Indonesia dan negara dunia pertama juga “keras kepala” untuk tetap mempertahankan wilayah Papua Barat sebagai bagian dari NKRI? Tentunya punya alasan dan akar masalah. Untuk melihat alasan dan akar masalah, maka sejarah Papua Barat harus dipaparkan dan dipahami secara benar, selanjutnya harus dicari solusi atau upaya perjuangan yang harus dilakukan oleh rakyat Papua dan pendukungnya, tentu saja di dalamnya berbagai lapisan rakyat Papua. Hal itu akan menjawab pertanyaan. mengapa rakyat Papua menuntut merdeka?

Untuk menemukan “akar masalah” Bangsa Papua Barat yang sesungguhnya, maka penulis mencoba memaparkan sekilas sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat dan dinamika politik penjajahan terhadap Bangsa Papua Barat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia sebagai bagian dari wilayah negaranya didasarkan atas alasan sejarah. Sementara aksi pencaplokan itu sendiri kini telah menjadi sejarah yang harus dipelajari dan dipahami untuk dapat memetakan persoalan secara obyektif, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi pencarian solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa politik Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Indonesia.

Dalam rangka untuk menggali hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat, maka beberapa hal coba penulis kemukakan.

Pertama, sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat, kedua, sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah, ketiga, sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat, keempat, alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia, kelima, proses ilegal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, dan keenam, Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Orde Baru Indonesia dan Kebangkitan Nasional Bangsa Papua Barat.

Pertama, sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat. Dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders).

Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, sebagai contoh: seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay (Ottis Simopiaref, Dasar-dasar Kemerdekaan Papua Barat, sebuah ringkasan dari buku Karkara).

Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah ras Melanesia sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid. Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula.

Dari gambaran di atas, sangatlah jelas, bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. Alasan bahwa Indonesia dan Papua Barat mempunyai sejarah hidup yang sama sebagai sebuah bangsa pada masa sejarah sama sekali tidak obyektif, sebaliknya menjadi alasan politis untuk mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayah  Indonesia. Hal semacam ini sering dibangun di Indonesia untuk membangun nasionalisme Indonesia bagi orang Papua (Yakobus F. Dumupa, Berburu Keadilan di Papua: Mengungkap Dosa-dosa Indonesia di Papua Barat, Pilar Media, Yogyakarta, 2006. Hal. 263-281).

Kedua, sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah. Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun (350 tahun Belanda menjajah pulau Jawa yang kemudian digeneralisir menjajah wilayah lain yang termaksud dalam kekuasaan Hindia Belanda), sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah (Agus A. Alua, Kongres Papua 2000 21 Mei-04 Juni “Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat”, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFP Fajar Timur, 2002. Hal. 67).  Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

Tanggal 19 Agustus 1945 (dua hari setelah kemerdekaan Indonesia) Indonesia dibagi dalam delapan buah Propinsi. Salah satu Propinsinya adalah Maluku. Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah Propinsi Maluku. Padahal secara nyata penguasaan wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Propinsi Maluku itu dipikirkan dan direalisasikan sejak pembentukan sebuah Biro Irian pada tanggal 14 Desember 1953 yang bertugas mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dari hasil penelitian itu, ternyata pilihan jatuh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat, Soasiu ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan Peresmian Propinsi Irian Barat Perjuangan.

Setelah semua perjuangan masing-masing pihak mengalami jalan buntu, maka selanjutnya wilayah Papua Barat menjadi daerah sengketa yang diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia dan Belanda sama-sama mempunyai ambisi politik yang besar dalam merebut Papua Barat.

Ketiga, sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat . Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (Tumbuhnya paham “Nasionalisme Papua” di Papua Barat mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama perang dunia ke II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan Millinerian, Mesianic dan “Cargo-Cultis). Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja dalam bahasa Belanda disebut Bestuurschool (Pendiri sekolah ini, yaitu J. P. van Eechoud oleh banyak orang Papua dijuluki sebagai “Vader der Papoea’s) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch dari Manokwari (Yorrys Th. Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002. Hal. 16). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya: satu, menetukan nama Negara ; Papua Barat. Dua, menentukan lagu kebangsaan ;  Hai Tanahku Papua. Tiga, menentukan bendera Negara ; Bintang Kejora. Dan empat, menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961. Serta lambang negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan  “One People One Soul”.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Keempat ; alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia. Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 18 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya: pertama, gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial, kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keempat alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai tindakan pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu adalah: satu, Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit. Dua, kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh sultan Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah “Indonesia Bagian Timur”. Tiga, Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda. Dan empat, Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme di Asia Tenggara. Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI.

Kelima, proses illegal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962. Inti dari perjanjian ini adalah dilaksanakannya tindakan bebas memilih (Act of Free Chice) melalui mekanisme Internasional dengan ketentuan satu orang satu suara (One Man, One Vote).

Pada masa ini terjadi suatu kejanggalan yang mana pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan Amerika Serikat) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia dibawah rezim Soeharto untuk membuka pertambangan tembaga dan emas di Pegunungan Tengah Papua Barat. Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatanganan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, menjadi realitas. Ini terjadi dua tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di sini terjadi kejanggalan yuridis, karena Papua Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.

Maka, jelaslah Penentuan Pendapat Rakyat yang dilakukan pada tahun 1969 akan dimenangkan oleh Indonesia. PEPERA dilaksanakan dengan sistem “musyawarah untuk mufakat” (sistem pengambilan keputusan di Indonesia) yang bertentangan dengan isi dan jiwa New York Agreement, dimana dari 809.337 orang Papua pada saat itu yang memiliki hak pilih hanya diwakili oleh 1.025 orang yang dimasukan dalam Dewan Musyawarah (Demus) yang mana sebelumnya sudah diindoktrinasi untuk memilih Indonesia. Ironisnya lagi, dari 1.025 orang, cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Di samping itu PEPERA 1969 dilaksanakan dengan teror, intimidasi, penangkapan, dan pembunuhan (pelanggaran hukum, HAM dan Demokrasi). Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi Nomor 2509 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 tahun 1971.

Keenam, Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Orde Baru Indonesia dan Kebangkitan Nasional Bangsa Papua Barat. Pada masa pemerintahan rezim orde baru Soeharto banyak peristiwa bersejarah yang dilakukan Rakyat Papua untuk memperjuangkan pemisahan diri dari Indonesia terutama paska pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, tetapi secara umum di sini penulis hanya akan mengemukakan peristiwa yang memiliki nilai historis penting.

Pertama, Proklamasi 1 Juli 1971. Setelah wilayah Papua Barat dimasukan secara sepihak lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat oleh Indonesia pada tahun 1969, wilayah ini diduduki layaknya sebuah wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah ini untuk mematikan gerakan kemerdekaan Papua Barat yang dilancarkan oleh Rakyat Papua lewat perjuangan diplomasi dan gerilya. Pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua New Guinea, yang dijuluki (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Papua Barat sebagai “Mavik” “dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Jafet Rumkorem sebagai Presiden Papua Barat, dan didampingi oleh Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima) TEPENAL Republik Papua Barat (Kini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/TPN PB).

Kedua, Deklarasi Negara Melanesia Barat. Tiga tahun sesudah proklamasi di “Markas Victoria”, imajinasi itu melebar sampai meliputi wilayah negara tetangga mereka, Papua New Guinea. Pada tanggal 3 Desember 1974, enam orang pegawai negeri di kota Serui, ibukota Kabupaten Yapen-Waropen, menandatangani apa yang mereka sebut “Pernyataan Rakyat Yapen-Waropen”, yang isinya menghendaki persatuan bangsa Papua dari Samarai (di ujung buntut daratan Papua New Guinea) sampai ke Sorong, yang “100% merdeka di luar Republik Indonesia”.

Sejak Februari 1975, lima di antara penandatangan petisi ditahan di Jayapura. Soalnya, salah seorang di antara penandatangan “proklamasi Sorong-Samarai” itu, Y. Ch. Merino, orang Biak yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Bendahara Negara di Serui, pada tanggal 14 Februari 1975 kedapatan “bunuh diri” di Serui. Kabarnya dalam penggeledahan di rumahnya ditemukan uang kas negara sebanyak Rp 13 juta. Sesudah dua tahun ditahan di Jayapura, lima orang temannya yang masih hidup, diajukan ke pengadilan negeri Jayapura. Pada tanggal 9 Maret 1977, kelimanya divonis delapan tahun penjara, karena tuduhan melakukan “makar”.

Ketiga, pembunuhan budayawan nasionalis Papua; Arnold Clemens Ap. Pada tanggal 26 April 1984, pemerintah Indonesia melakukan “sesuatu” yang justru semakin menumbuhkan kesadaran nasional Papua yakni menciptakan seorang martir yang kenangannya (untuk sementara waktu) mempersatukan berbagai kelompok perlawanan Papua yang saling bertikai. Pada tanggal itulah seorang tokoh budayawan terkemuka asal Papua Barat yang juga adalah pimpinan kelompok music Mambesak, Arnold Clemens Ap, ditembak oleh Koppasanda (sekarang Kopassus) di pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Port Numbay.

Keempat, Proklamasi Melanesia Barat. Pada tanggal 14 Desember 1988, Dr. Thomas Wapai Wanggai memproklamasikan Negara Melanesia Barat. Ia mengusung nama Negara Melanesia Barat untuk melepaskan Papua Barat dari kekuasaan Indonesia. Dia Mendeklarasikan Kemerdekaan Melanesia Barat dengan menaikan Bendera Bintang Empat Belas (B-14) di Lapangan Mandala Port Numbay tahun 1988. Akibatnya dia dipenjarakan di LP Cipinang Jakarta, tetapi dia meninggal dunia tahun 1996 karena sakit ketika menjalani hukumannya. Kematiannya dicurigai karena diracuni. Akhirnya banyak pengikutnya yang hingga kini melarikan diri ke luar negeri.

Ide Thomas Wapai Wanggai mengenai Negara Melanesia Barat ini tidak jelas mengenai batas wilayah “Melanesia Barat” itu. Apakah Melanesia Barat juga meliputi Maluku, Timor Timur, dan Nusa Tenggara Timur, yang penduduknya serumpun Melanesia? Ataukah penggunaan istilah itu hanyalah suatu taktik politik, suatu appeal ke arah isu Solidaritas Melanesia yang populer di beberapa negara Pasifik Selatan. Yang jelas, proklamasi Tom Wanggai punya appeal yang besar terhadap sebagian penduduk kota Jayapura dan kota-kota satelit-satelitnya.

Selain peristiwa bersejarah yang telah disebutkan di atas, masih ada juga aksi-aksi perjuangan rutin baik secara diplomatik maupun gerilya yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat. Secara diplomatik misalnya terjadi lobi dan pembukaan kantor-kantor perwakilan OPM di berbagai negara, seperti di Swedia (1972), Senegal (1976), dan kampanye yang dilakukan di Belanda, Yunani, Jepang, PNG dan negara lainnya. Sementara secara gerilya misalnya terjadi penyerangan-penyerangan terhadap Pos Militer (TNI/POLRI) oleh TPN-OPM, terjadi penyanderaan, dan lainnya sepanjang kekuasaan Negara Indonesia era Orde Baru di Papua Barat.

Sebagai balasannya Indonesia melalui kekuatan militer lewat penerapan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) melakukan teror, intimidari, pengejaran, pemenjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran fasilitas umum dan kampung, dan aksi kejahatan militer yang lainnya. Selain itu dilakukan Operasi Koteka pada tahun 1970-an, yang mana rakyat dipaksa untuk mengenakan pakaian ala orang Indonesia yang terbuat dari kain.

Akibat Operasi Militer banyak rakyat Papua Barat yang telah menjadi korban. Hal dapat dilihat dari laporan Amnesty International yang mengemukakan bahwa telah terjadi 100 ribu rakyat Papua Barat dibantai oleh militer Indonesia. Selain itu Universitas Yale mengeluarkan laporan resmi bahwa telah terjadi Genosida di Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Indonesia yang berjudul “Indonesia Human Rights Abuse in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesia Control.” Selain Universitas Yale, John Wing dan Peter King dari Center for Peace and Conflict Studies di Universitas Sydney Australia juga telah menerbitkan sebuah laporan sebagai hasil riset tentang Genosida di Papua Barat yang berjudul “Genocide in West Papua? The Role of Indonesian State Apparatus and a Current Needs Assessment of the Papua People”( Yakobus F. Dumupa, Suaka Politik: Perang Diplomasi Indonesia versus Papua Barat dan Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat, 2010).

Kebangkitan nasional Bangsa Papua Barat (Era Reformasi Indonesia) bersamaan dengan tumbangnya “raja” Soeharto dari kursi kekuasaanya sejak tahun 1998, dan sekarang ini juga kita berada dalam masa Reformasi Indonesia. Lahirnya Reformasi memberikan “angin segar” bagi rakyat Papua Barat untuk memperjuangan haknya secara terbuka walau disisi lain pengekangan yang dilakukan terhadap gerakan-gerakan perlawanan khususnya diwilayah Papua kerap kita temukan dalam berbagai bentuk. Namun, apa yang terjadi hari ini di Papua akan menjadi pembelajaran yang sangat penting dari sejarah perjalanan Rakyat Papua dalam membentuk sejarahnya sendiri. “Rakyat, dan hanya Rakyat-lah, adalah kekuatan penggerak dalam pembentukan sejarah umat manusia.”(Mao Tsetung). Sekian…salam erat!

ISI NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962YANG ILEGAL

No. 6311
INDONESIA
and
NETHERLANDS
Agreement (with annex) concerning West New Guinea
(West Irian). Signed at the Headquarters of the
United Nations, New York, on 15 August 1962
Official text: English.
Registered on 21 September 1962 by the Secretariat acting on behalf of the Contracting
Parties pursuant to paragraph 2 of article XXVIII of the Agreement.
INDONI SLE
et
PAYS-BAS
Accord (avec annexe) concernant la Nouvelle-Guinee occidentale
(Irian occidental). Signe an Siige de l’Organisation
des Nations Unies, A New York, le 15 aouit 1962
Texte officiel anglais.
Enregistri le 21 septembre 1962 par le Secretariat agissant au nom des Parties
contractantes conformiment au paragraphe 2 de l’article XXVIII de i’Accord.
274 United Nations – Treaty Series 1962
No. 6311. AGREEMENT 1 BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
CONCERNING WEST NEW GUINEA (WEST
IRIAN). SIGNED AT THE HEADQUARTERS OF THE
UNITED NATIONS, NEW YORK, ON 15 AUGUST 1962
The Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands,
Having in mind the interests and welfare of the people of the territory of
West New Guinea (West Irian) hereinafter referred to as ” the territory “,
Desirous of settling their dispute regarding the territory,
Now, therefore, agree as follows:
RATIFICATION OF AGREEMENT AND RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY
OF THE UNITED NATIONS
Article I
After the present Agreement between Indonesia and the Netherlands has
been signed and ratified by both Contracting Parties, Indonesia and the Netherlands
will jointly sponsor a draft resolution in the United Nations under the
terms of which the General Assembly of the United Nations takes note of the
present Agreement, acknowledges the role conferred upon the Secretary-General
of the United Nations therein, and authorizes him to carry out the tasks entrusted
to him therein.
TRANSFER OF ADMINISTRATION
Article II
After the adoption of the resolution referred to in article I, the Netherlands
will transfer administration of the territory to a United Nations Temporary
Executive Authority (UNTEA) established by and under the jurisdiction of
the Secretary-General upon the arrival of the United Nations Administrator
appointed in accordance with article IV. The UNTEA will in turn transfer the
administration to Indonesia in accordance with article XII.
I In accordance with article XXVIII, the Agreement came into force on 21 September 1962, the
date of the adoption by the General Assembly of the resolution envisaged in article I of the Agreement
(A/RES/l 752 (XVII)). The instruments of ratification were exchanged on 20 September 1962
at the Headquarters of the United Nations, in accordance with article XXVII.
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 275
[TRADUCTION – TRANSLATION]
No 6311. ACCORD’ ENTRE LA RRPUBLIQUE D’INDONIRSIE
ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LA
NOUVELLE-GUINRE OCCIDENTALE (IRIAN OCCIDENTAL).
SIGN AU SIlaGE DE L’ORGANISATION DES
NATIONS UNIES, A NEW YORK, LE 15 AOQT 1962
La R~publique d’Indon~sie et le Royaume des Pays-Bas,
Soucieux des int~r~ts et du bien-6tre de la population du territoire de la
Nouvelle-Guin~e occidentale (Irian occidental), ci-apr~s d~nomm6 ((le territoire
),
D6sireux de r6gler leur diff6rend concernant le territoire,
Sont convenus des dispositions suivantes :
RATIFICATION DE L’AcCORD ET RSOLUTION DE L’ASSEMBLtE
G NIRALE DES NATIONS UNIES
Article premier
Apr~s que le present Accord entre l’Indon6sie et les Pays-Bas aura 6t6 sign6
et ratifi6 par les deux Parties contractantes, l’Indon6sie et les Pays-Bas pr6senteront
conjointement, h l’Organisation des Nations Unies, un projet de r~solution
aux termes duquel l’Assembl~e g6n~rale des Nations Unies prendra note
du pr6sent Accord, reconnaitra le r6le qui y est assign6 au Secr&aire g~n6ral de
l’Organisation des Nations Unies et autorisera celui-ci h ex6cuter les tAches qui
lui sont confi6es en vertu de l’Accord.
TRANSFERT DE L’ADMINISTRATION
Article II
Apr~s l’adoption de la r6solution vis~e l’article premier, les Pays-Bas
transf~reront l’administration du territoire h une Autorit: executive temporaire
des Nations Unies (AETNU) que le Secr~taire g~n6ral 6tablira, dans l’exercice
de ses pouvoirs, ds qu’arrivera l’Administrateur des Nations Unies nomm6
conform6ment l’article IV. L’AETNU transf~rera elle-m~me ensuite l’administration
l’Indon6sie conform6ment t l’article XII.
I Conform~ment A l’article XXVIII, l’Accord est entr6 en vigueur le 21 septembre 1962, date
de l’adoption par l’Assembl6e g~n6rale de la r~solution envisag6e & l’article premier de I’Accord
(A/RES/1752 (XVII)). Les instruments de ratification ont 6t6 6ehang6s le 20 septembre 1962 au
Si~ge de l’Organisation des Nations Unies, conform6ment A I’article XXVII,
276 United Nations – Treaty Series 1962
UNITED NATIONS ADMINISTRATION
Article III
In order to facilitate the transfer of administration to the UNTEA after the
adoption of the resolution by the General Assembly, the Netherlands will
invite the Secretary-General to send a representative to consult briefly with the
Netherlands Governor of the territory prior to the latter’s departure. The
Netherlands Governor will depart prior to the arrival of the United Nations
Administrator.
Article IV
A United Nations Administrator, acceptable to Indonesia and the Netherlands,
will be appointed by the Secretary-General.
Article V
The United Nations Administrator, as chief executive officer of the UNTEA,
will have full authority under the direction of the Secretary-General to administer
the territory for the period of the UNTEA administration in accordance with
the terms of the present Agreement.
Article VI
1. The United Nations flag will be flown during the period of United
Nations administration.
2. With regard to the flying of the Indonesian and Netherlands flags, it is
agreed that this matter will be determined by agreement between the Secretary-
General and the respective Governments.
Article VII
The Secretary-General will provide the UNTEA with such security forces
as the United Nations Administrator deems necessary; such forces will primarily
supplement existing Papuan (West Irianese) police in the task of maintaining
law and order. The Papuan Volunteer Corps, which on the arrival of the
United Nations Administrator will cease being part of the Netherlands armed
forces, and the Indonesian armed forces in the territory will be under the
authority of, and at the disposal of, the Secretary-General for the same purpose.
The United Nations Administrator will, to the extent feasible, use the Papuan
(West Irianese) police as a United Nations security force to maintain law and
order and, at his discretion, use Indonesian armed forces. The Netherlands
armed forces will be repatriated as rapidly as possible and while still in the territory
will be under the authority of the UNTEA.
No. 6311
1962 Nations Unies – Recueil des Traitds 277
ADMINISTRATION DES NATIONS UNIES
Article III
Afin de faciliter le transfert de l’administration h I’AETNU apr~s l’adoption
de la r~solution par l’Assemble g~nrale, les Pays-Bas inviteront le Secrtaire
g6nral h envoyer un repr~sentant qui se concertera bri~vement avec le
Gouverneur n6erlandais du territoire avant le d6part de celui-ci. Le Gouverneur
n~erlandais partira avant l’arriv~e de l’Administrateur des Nations Unies.
Article IV
Le Secr6taire g~nral nommera un Administrateur des Nations Unies
susceptible d’6tre agr66 par l’Indon6sie et les Pays-Bas.
Article V
En sa qualit6 de chef de I’AETNU, l’Administrateur des Nations Unies
aura, sous la direction du Secr~taire g~nral, pleine autorit6 pour administrer le
territoire conform6ment au present Accord pendant la dur6e de l’administration
de I’AETNU.
Article VI
1. Le drapeau de l’Organisation des Nations Unies sera arbor6 pendant la
duroe de l’administration par l’Organisation.
2. Quant au droit d’arborer les drapeaux indon6sien et n6erlandais, il est
convenu que cette question sera r6gl6e d’un commun accord par le Secr6taire
g~n6ral et les gouvernements respectifs.
Article VII
Le Secr&aire g~nral fournira h I’AETNU les forces de s6curit6 que l’Administrateur
des Nations Unies jugera n~cessaires; ces forces aideront principalement
l’actuelle police papoue (ouest-irianaise) h maintenir l’ordre public.
Le Corps de volontaires papous, qui, a I’arrivee de l’Administrateur des Nations
Unies, cessera de faire partie des forces arm6es n6erlandaises, et les forces armies
indon~siennes stationn6es dans le territoire seront places aux m~mes fins sous
l’autorit6 et h la disposition du Secr~taire g~n~ral. Dans la mesure du possible,
l’Administrateur des Nations Unies emploiera la police papoue (ouest-irianaise)
comme force de s6curit6 des Nations Unies pour maintenir l’ordre public; il
recourra aux forces armies indon6siennes s’il le juge bon. Les forces armies
n6erlandaises seront rapatri~es aussi rapidement que possible et rel~veront de
I’AETNU tant qu’elles resteront dans le territoire.
N* 6311
278 United Nations – Treaty Series 1962
Article VIII
The United Nations Administrator will send periodic reports to the Secretary-
General on the principal aspects of the implementation of the present
Agreement. The Secretary-General will submit full reports to Indonesia and
the Netherlands and may submit, at his discretion, reports to the General
Aseembly or to all United Nations Members.
FIRST PHASE OF THE UNTEA ADMINISTRATION
Article IX
The United Nations Administrator will replace as rapidly as possible top
Netherlands officials as defined in annex A’ with non-Netherlands, non-Indonesian
officials during the first phase of the UNTEA administration which
will be completed on 1 May 1963. The United Nations Administrator will
be authorized to employ on a temporary basis all Netherlands officials other than
top Netherlands officials defined in annex A, who wish to serve the UNTEA,
in accordance with such terms and conditions as the Secretary-General may
specify. As many Papuans (West Irianese) as possible will be brought into
administrative and technical positions. To fill the remaining required posts,
the UNTEA will have authority to employ personnel provided by Indonesia.
Salary rates prevailing in the territory will be maintained.
Article X
Immediately after the transfer of administration to the UNTEA, the
UNTEA will widely publicize and explain the terms of the present Agreement,
and will inform the population concerning the transfer of administration to
Indonesia and the provisions for the act of self-determination as set out in the
present Agreement.
Article XI
To the extent that they are consistent with the letter and spirit of the
present Agreement, existing laws and regulations will remain in effect. The
UNTEA will have power to promulgate new laws and regulations or amend
them within the spirit and framework of the present Agreement. The representative
councils will be consulted prior to the issuance of new laws and
regulations or the amendment of existing laws.
1 See p. 288 of this volume.
No. 6311
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 279
Article VIII
L’Administrateur des Nations Unies adressera au Secr~taire g6n~ral des
rapports p6riodiques sur les aspects principaux de l’application du present Accord.
Le Secr6taire g6nral pr~sentera des rapports complets h l’Indon~sie et
aux Pays-Bas et pourra, s’il le juge bon, rendre compte k l’Assembl~e g~n~rale
ou h tous les ttats Membres de l’Organisation.
PREMItRE PHASE DE L’ADMINISTRATION DE L’AETNU
Article IX
Pendant la premiere phase de l’administration de I’AETNU, qui prendra
fin le ler mai 1963, l’Administrateur des Nations Unies remplacera aussi rapidement
que possible les hauts fonctionnaires n~erlandais, tels qu’ils sont d6finis
h l’Annexe A’, par des fonctionnaires qui ne seront ni n6erlandais ni indon6siens.
L’Administrateur des Nations Unies sera autoris6 k employer h titre temporaire,
aux conditions que le Secr~taire g~n6ral pourra specifier, tous les fonctionnaires
n~erlandais, autres que les hauts fonctionnaires n~erlandais d~finis h l’Annexe
A, qui d6sireront se mettre au service de I’AETNU. Un nombre de Papous
(Ouest-Irianais) aussi grand que possible seront affect6s h des postes administratifs
et techniques. Pour les autres postes qui seront n6cessaires, ‘AETNU
pourra employer du personnel fourni par l’Indon~sie. Le bar~me des traitements
en vigueur dans le territoire sera maintenu.
Article X
Aussit6t apr~s le transfert de l’administration h I’AETNU, celle-ci donnera
une large publicit6 aux clauses du present Accord, les expliquera et renseignera
la population au sujet du transfert de l’administration h l’Indon6sie ainsi que
des dispositions du present Accord relatives h l’acte d’autod~termination.
Article XI
Les lois et r~glements existants resteront en vigueur dans la mesure ott ils
sont compatibles avec la lettre et l’esprit du present Accord. L’AETNU sera
habilit6e h promulguer de nouvelles lois et de nouveaux r~glements ou h les
modifier dans l’esprit et le cadre du pr6sent Accord. Les conseils repr6sentatifs
seront consult~s avant la publication de nouvelles lois et de nouveaux r~glements
ou avant la modification de la legislation existante.
1 Voir p. 289 de cc volume.
N* 6311
280 United Nations – Treaty Series 1962
SECOND PHASE
Article XII
The United Nations Administrator will have discretion to transfer all or
part of the administration to Indonesia at any time after the first phase of the
UNTEA administration. The UNTEA’s authority will cease at the moment
of transfer of full administrative control to Indonesia.
Article XIII
United Nations security forces will be replaced by Indonesian security
forces after the first phase of the UNTEA administration. All United Nations
security forces will be withdrawn upon the transfer of administration to Indonesia.
INDONESIAN ADMINISTRATION AND SELF-DETERMINATION
Article XIV
After the transfer of full administrative responsibility to Indonesia, Indonesian
national laws and regulations will in principle be applicable in the territory,
it being understood that they be consistent with the rights and freedoms
guaranteed to the inhabitants under the terms of the present Agreement. New
laws and regulations or amendments to the existing ones can be enacted within
the spirit of the present Agreement. The representative councils will be consulted
as appropriate.
Article XV
After the transfer of full administrative responsibility to Indonesia, the
primary task of Indonesia will be further intensification of the education of the
people, of the combating of illiteracy, and of the advancement of their social,
cultural and economic development. Efforts also will be made in accordance
with present Indonesian practice to accelerate the participation of the people
in local government through periodic elections. Any aspects relating to the
act of free choice will be governed by the terms of this Agreement.
Article XVI
At the time of the transfer of full administrative responsibility to Indonesia
a number of United Nations experts, as deemed adequate by the Secretary-
General after consultation with Indonesia, will be designated to remain wherever
their duties require their presence. Their duties will, prior to the arrival of
the United Nations Representative, who will participate at the appropriate
time in the arrangements for self-determination, be limited to advising on and
assisting in preparations for carrying out the provisions for self-determination
No.- 6311
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 281
DEUXIhME PHASE
Article XII
Apr~s la premiere phase de l’administration de I’AETNU, l’Administrateur
des Nations Unies sera libre de transf6rer h n’importe quel moment tout ou
partie de l’administration h l’Indon6sie. Les pouvoirs de I’AETNU prendront
fin lorsque tout le contr6le administratif sera transf6r6 h l’Indon~sie.
Article XIII
Les forces de s6curit6 des Nations Unies seront remplac6es par des forces de
s~curit6 indon~siennes apr~s la premiere phase de l’administration de I’AETNU.
Toutes les forces de s~curit6 des Nations Unies seront retir6es d6s que l’administration
sera transf6ree h l’Indon~sie.
ADMINISTRATION INDONgSIENNE ET AUTOD.TERMINATION
Article XIV
Apr~s le transfert de toutes les comptences administratives h l’Indon~sie,
les lois et r~glements internes de l’Indon6sie seront en principe applicables dans
le territoire, 6tant entendu qu’ils devront 6tre compatibles avec les droits et
libert6s garantis aux habitants en vertu du pr6sent Accord. De nouvelles lois et de
nouveaux r~glements ou des amendements aux lois et r~glements existants
pourront 6tre adopt~s dans l’esprit du present Accord. Les conseils repr6sentatifs
seront consult6s en tant que de besoin.
Article XV
Apr~s le transfert de toutes les comptences administratives h l’Indon~sie,
la tache principale de l’Indon~sie consistera h intensifier encore l’instruction de
la population, la lutte contre l’analphab~tisme et le progr~s social, culturel et
6conomique des habitants. L’Indon~sie s’efforcera aussi, conform6ment h sa
pratique actuelle, d’acc6lrer la participation de la population l’administration
locale en organisant des 6lections p6riodiques. Tous les aspects relatifs . l’acte
de lihre option seront r6gis par le pr6sent Accord.
Article XVI
Au moment du transfert de toutes les comptences administratives h l’Indon6sie,
des experts des Nations Unies, en un nombre que le Secr6taire g6n~ral
jugera suffisant apr~s avoir consult6 l’Indon6sie, seront charg6s de rester lh oil
leurs fonctions pourront exiger leur presence. Avant l’arriv~e du repr~sentant
des Nations Unies, qui participera, le moment venu, h la conclusion des arrangements
h prendre en vue de l’autod6termination, leurs fonctions se limiteront
h donner des avis et h prater leur concours pour les pr6paratifs n6cessaires h
No 6311
282 United Nations – Treaty Series 1962
except in so far as Indonesia and the Secretary-General may agree upon their
performing other expert functions. They will be responsible to the Secretary-
General for the carrying out of their duties.
Article XVII
Indonesia will invite the Secretary-General to appoint a Representative who,
together with a staff made up, inter alia, of experts referred to in article XVI,
will carry out the Secretary-General’s responsibilities to advise, assist and
participate in arrangements which are the responsibility of Indonesia for the
act of free chaice. The Secretary-General will, at the proper time, appoint
the United Nations Representative in order that he and his staff may assume
their duties in the territory one year prior to the date of self-determination.
Such additional staff as the United Nations Representative might feel necessary
will be determined by the Secretary-General after consultations with Indonesia.
The United Nations Representative and his staff will have the same freedom of
movement as provided for the personnel referred to in article XVI.
Article XVIII
Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of
the United Nations Representative and his staff, to give the people of the territory
the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will
include :
(a) Consultations (Musjawarah) with the representative councils on procedures
and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely
expressed will of the population.
(b) The determination of the actual date of the exercise of free choice
within the period established by the present Agreement.
(c) Formulation of the questions in such a way as to permit the inhabitants
to decide (a) whether they wish to remain with Indonesia; or (b) whether they
wish to sever their ties with Indonesia.
(d) The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to
participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with
international practice, who are resident at the time of the signing of the present
Agreement and at the time of the act of self-determination, including those
residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume
residence after the termination of Netherlands administration.
Article XIX
The United Nations Representative will report to the Secretary-General
on the arrangements arrived at for freedom of choice.
No. 6311
1962 Nations Unies – Recued des Traitds 283
l’application des dispositions relatives A l’autod&ermination, sauf dans la mesure
oii l’Indon6sie et le Secr~taire g~n6ral pourront convenir de leur confier d’autres
fonctions techniques. Ils seront responsables devant le Secr6taire g6n6ral de
l’exercice de leurs fonctions.
Article XVII
L’Indon6sie invitera le Secr6taire gen6ral h nommer un repr6sentant qui,
assist6 d’un personnel compos6 notamment d’experts vists h l’article XVI,
exercera les attributions du Secr~taire gtn6ral consistant A donner son avis, son
aide et son concours pour la conclusion des arrangements qu’il incombe h I’Mdon~
sie de prendre en vue de l’acte de libre option. Le moment venu, le Secr6-
taire g6ntral d6signera le reprtsentant des Nations Unies de mani~re que celuici
et son personnel puissent prendre leurs fonctions dans le territoire un an
avant la date de l’autod~termination. Le Secr6taire g6ntral dtterminera, apr~s
avoir consult6 l’Indontsie, le personnel suppltmentaire que le reprtsentant des
Nations Unies pourra juger n6cessaire. Le reprtsentant des Nations Unies et
son personnel auront la m~me libert6 de mouvement que le personnel vis6 A
‘article XVI.
Article XVIII
L’Indon6sie prendra, avec l’aide et la participation du repr6sentant des
Nations Unies et de son personnel, les arrangements n6cessaires pour donner
A la population du territoire l’occasion d’exercer sa libert6 d’option. Ces arrangements
comprendront:
a) Des consultations (Musjawarah) avec les conseils reprtsentatifs sur les
proctdures et m6thodes appropri6es h suivre pour s’assurer de la volont6 librement
exprimte de la population.
b) La fixation, dans le d6lai pr6vu par le present Accord, de la date effective
de l’exercice de la libert6 d’option.
c) La formulation des questions de mani~re h permettre aux habitants de
d6cider : a) s’ils souhaitent rester unis A l’Indon6sie ou b) s’ils souhaitent rompre
leurs liens avec l’Indontsie.
d) Le droit, pour tous les adultes des deux sexes qui ne sont pas des ressortissants
6trangers et qui rtsideront dans le territoire au moment de la signature
du present Accord et au moment de l’acte d’autod6termination, y compris
les r6sidents qui sont partis aprts 1945 et qui rentreront dans le territoire pour
y rtsider A nouveau apr~s la fin de l’administration nterlandaise, de participer
A l’acte d’autod6termination qui s’effectuera conform6ment h la pratique internationale.
Article XIX
Le reprtsentant des Nations Unies rendra compte au Secrttaire g6n6ral des
arrangements conclus pour I’exercice de la libert6 d’option.
No 6311
284 United Nations – Treaty Series 1962
Article XX
The act of self-determination will be completed before the end of 1969.
Article XXI
1. After the exercise of the right of self-determination, Indonesia and the
United Nations Representative will submit final reports to the Secretary-
General who will report to the General Assembly on the conduct of the act of
self-determination and the results thereof.
2. The Parties to the present Agreement will recognize and abide by the
results of the act of self-determination.
RIGHTS OF THE INHABITANTS
Article XXII
1. The UNTEA and Indonesia will guarantee fully the rights, including the
rights of free speech, freedom of movement and of assembly, of the inhabitants
of the area. These rights will include the existing rights of the inhabitants of
the territory at the time of the transfer of administration to the UNTEA.
2. The UNTEA will take over existing Netherlands commitments in
respect of concessions and property rights.
3. After Indonesia has taken over the administration it will honour those
commitments which are not inconsistent with the interests and economic
development of the people of the territory. A joint Indonesian-Netherlands
commission will be set up after the transfer of administration to Indonesia to
study the nature of the above-mentioned concessions and property rights.
4. During the period of the UNTEA administration there will be freedom
of movements for civilians of Indonesian and Netherlands nationalities to and
from the territory.
Article XXIII
Vacancies in the representative councils caused by the departure of Netherlands
nationals, or for other reasons, will be filled. as appropriate consistent with
existing legislation by elections, or by appointment by the UNTEA. The
representative councils will be consulted prior to the appointment of new
representatives.
FINANCIAL MATTERS
Article XXIV
1. Deficits in the budget of the territory during the UNTEA administration
will be shared equally by Indonesia and the Netherlands.
No. 6311
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 285
Article XX
L’acte d’autod~termination sera termin6 avant la fin de 1969.
Article XXI
1. Apr~s 1’exercice du droit d’autod6termination, l’Indon~sie et le repr~sentant
des Nations Unies pr~senteront des rapports d~finitifs au Secr~taire g~n6ral,
qui rendra compte h l’Assembl6e g6n~rale du d~roulement et des r~sultats de
l’acte d’autod~termination.
2. Les Parties au pr6sent Accord reconnaitront les r6sultats de l’acte d’autod~
termination et s’y conformeront.
DROITS DES HABITANTS
Article XXII
1. L’AETNU et l’Indon~sie garantiront pleinement les droits des habitants
de la r6gion, notamment le droit h la libert6 d’expression, de mouvement et de
r~union. Ces droits comprendront ceux dont les habitants du territoire jouiront
lors du transfert de l’administration h ‘AETNU.
2. L’AETNU prendra en charge les engagements n~erlandais existants en ce
qui concerne les concessions et droits de propri6t6.
3. Apr~s que l’Indon~sie aura assum6 l’administration, elle honorera ceux
de ces engagements qui ne sont pas incompatibles avec les int~rets et le diveloppement
6conomique de la population du territoire. Apr~s le transfert de l’administration
h l’Indon6sie, une commission mixte n6erlando-indon~sienne sera
cr6e pour 6tudier la nature des concessions et droits de propri~t6 susmentionn~s.
4. Pendant la dur~e de l’administration de I’AETNU, les civils indon6siens
et n6erlandais auront toute libert6 de mouvement pour se rendre dans le territoire
et en sortir.
Article XXIII
Les vacances qui s’ouvriront dans les conseils repr~sentatifs par suite du
d6part de ressortissants n~erlandais” ou pour d’autres raisons seront pourvues,
selon les besoins, d’une mani~re compatible avec la lgislation existante, par voie
d’6lections ou de nominations par I’AETNU. Les conseils repr~sentatifs seront
consult~s avant la nomination de nouveaux repr~sentants.
QUESTIONS FINANCIkRES
Article XXIV
1. Les d6ficits que le budget du territoire accusera pendant l’administration
de ‘AETNU seront support~s en proportion 6gale par l’Indon~sie et les Pays-
Bas.
NO 6311
286 United Nations – Treaty Series 1962
2. Indonesia and the Netherlands will be consulted by the Secretary-
General in the preparation of the UNTEA budget and other financial matters
relating to United Nations responsibilities under the present Agreement;
however, the Secretary-General will have the final decision.
3. The Parties to the present Agreement will reimburse the Secretary-
General for all costs incurred by the United Nations under the present Agreement
and will make available suitable funds in advance for the discharge of the
Secretary-General’s responsibilities. The Parties to the present Agreement
will share on an equal basis the costs of such reimbursements and advances.
PREVIOUS TREATIES AND AGREEMENT
Article XXV
The present Agreement will take precedence over any previous agreement
on the territory. Previous treaties and agreements regarding the territory may
therefore be terminated or adjusted as necessary to conform to the terms of the
present Agreement.
PRIVILEGES AND IMMUNITIES
Article XXVI
For the purposes of the present Agreement, Indonesia and the Netherlands
will apply to United Nations property, funds, assets and officials the provisions
of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.’
In particular, the United Nations Administrator, appointed pursuant to article
IV, and the United Nations Representative, appointed pursuant to article XVII,
will enjoy the privileges and immunities specified in section 19 of the Convention
on the Privileges and Immunities of the United Nations.
RATIFICATION
Article XXVII
1. The present Agreement will be ratified in accordance with the constitutional
procedures of the Contracting Parties.
2. The instruments of ratification will be exchanged as soon as possible at
the Headquarters of the United Nations by the accredited representatives of the
Contracting Parties.
3. The Secretary-General will draw up a proc&s-verbal of the exchange
of the instruments of ratification and will furnish a certified copy thereof to each
Contracting Party.
I See footnote 1, p. 331 of this volume.
No. 6311
1962 Nations Unies – Recueil des Traites 287
2. L’Indon6sie et les Pays-Bas seront consult6s par le Secr~taire g~n~ral
pour la preparation du budget de I’AETNU et les autres questions financi~res
relatives aux responsabilit~s incombant aux Nations Unies en vertu du present
Accord; toutefois la decision finale appartiendra au Secr~taire genral.
3. Les Parties au present Accord rembourseront au Secr~taire g6 n6ral
toutes les d~penses encourues par les Nations Unies en vertu du present Accord
et elles lui feront des avances de fonds suffisantes pour lui permettre de s’acquitter
de ses responsabilit6s. Les Parties au pr6sent Accord supporteront en proportion
6gale le cofit de ces remboursements et avances.
TRAITS PRAC DENTS ET ACCORD
Article XXV
Le present Accord l’emportera sur tout accord prec6dent relatif au territoire.
Les trait~s et accords pr6cedents concernant le territoire pourront donc 6tre
abrog~s ou modifies en tant que de besoin pour se conformer au present Accord.
PRIVILhGES ET IMMUNITS
Article XXVI
Aux fins du pr6sent Accord, l’Indon6sie et les Pays-Bas appliqueront aux
biens, aux fonds, aux avoirs et aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations
Unies les dispositions de la Convention sur les privileges et immunit~s des
Nations Unies1 . En particulier, l’Administrateur des Nations Unies, nomm6 en
application de l’article IV, et le repr~sentant des Nations Unies, nomm6 en
application de l’article XVII, jouiront des privilges et immunit~s sp~cifi~s h la
section 19 de la Convention sur les privilges et immunit~s des Nations Unies.
RATIFICATION
Article XXVII
1. Le present Accord sera ratifi6 conform~ment aux r~gles constitutionnelles
des Parties contractantes.
2. Les instruments de ratification seront 6chang6s aussit6t que possible au
Si~ge de l’Organisation des Nations Unies par les repr6sentants accr6dit6s des
Parties contractantes.
3. Le Secr&aire g6n6ral 6tablira un procs-verbal d’6change des instruments
de ratification et en donnera copie certifi~e conforme h chaque Partie
contractante.
1 Voir note 1, p. 331 de cc volume.
N- 6311
Vol. 437-20
288 United Nations – Treaty Series 1962
ENTRY INTO FORCE
Article XXVIII
1. The present Agreement will enter into force upon the date of the adoption
by the General Assembly of the resolution referred to in article I of the
present Agreement.
2. Upon the entry into force of the present Agreement, the Secretary-
General of the United Nations will register it in accordance with Article 102 of
the Charter.
AUTHENTIC TEXT
Article XXIX
The authentic text of the present Agreement is drawn up in the English
language. Translations in the Indonesian and Netherlands languages will be
exchanged between the Contracting Parties.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized
for that purpose by their respective Governments, have signed the present
Agreement.
DONE at the Headquarters of the United Nations, New York, on this
fifteenth day of August 1962, in three identical copies, of which one shall be
deposited with the Secretary-General and one shall be furnished to the Government
of each of the Contracting Parties.
For the Republic For the Kingdom
of Indonesia : of the Netherlands
(Signed) .SUBANDRIO (Signed) J. H. VAN ROIJEN
(Signed) C. SCHURMANN
ANNEX A TO THE AGREEMENT
Top Netherlands officials to be replaced as rapidly as possible with non-Netherlands,
non-Indonesian officials.
I. Government
Head Government Information Bureau … ………….. 1
Head Popular Information Service …… ……………. 1
II. Department of Internal Affairs
Director …… ………………………. . I
Divisional Commissioners (” Residenten “) ..
No 6311
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 289
ENTR E EN VIGUEUR
Article XXVIII
1. Le pr6sent Accord entrera en vigueur le jour oii ‘Assembl6e g6n6rale
adoptera la r6solution vis6e h ‘article premier de l’Accord.
2. D~s l’entr6e en vigueur du pr6sent Accord, le Secr6taire g6n6ral de 1’Organisation
des Nations Unies 1’enregistera conform6ment k l’Article 102 de la
Charte.
TExTE AUTHENTIQUE
Article XXIX
Le texte authentique du present Accord est r6dig6 en anglais. Des traductions
en indongsien et en ngerlandais seront 6chang6es entre les Parties contractantes.
EN FOI DE QUOI les plnipotentiaires soussign~s, h ce dfiment autoris6s par
leurs gouvernements respectifs, ont sign6 le present Accord.
FAIT au Si~ge de ‘Organisation des Nations Unies h New York, le 15 aofit
1962, en trois exemplaires identiques dont un sera d~pos6 aupr6s du Secrgtaire
ggngral et un remis au gouvernement de chacune des Parties contractantes.
Pour la Rpublique Pour le Royaume
d’Indongsie : des Pays-Bas :
(Signg) SUBANDRIO (Signi) J. H. VAN ROIJEN
(Signg) C. SCHURMANN
ANNEXE A A L’ACCORD
Hauts fonctionnaires n~erlandais A remplacer aussi rapidement que possible par
des fonctionnaires n’6tant ni n~erlandais ni indon6siens.
I. Gouvernement
Chef du Bureau de renseignements du gouvernement ……. I
Chef du Service d’information de la population ………… I
II. Ddpartement des affaires int’rieures
Directeur ……….. …………………….. 1
Commissaires divisionnaires (o Residenten s) ….. ……….. 6
NP0 631
290 United Nations – Treaty Series 1962
1. Hollandia
2. Biak
3. Manokwari
4. Fakfak
5. Merauke
6. Central Highlands.
Administrative Head of the General Police ….. ………… 1
III. Department of Finance
Director ……… …………………….. . ..
IV. Department of Social Affairs and Justice
Director ……… …………………….. . ..
V. Department of Public Health
Director ……….. …………………….. 1
VI. Department of Cultural Affairs (including Education)
Director ……….. …………………….. 1
Head Broadcasting System ……. ………………. 1
VII. Department of Economic Affairs
Director ……….. …………………….. 1
VIII. Department of Transport and Power
Director ……….. …………………….. 1
IX. Department of Public Works
Director ……….. …………………….. 1
TOTAL 18
No. 6311
1962 Nations Unies – Recuedi des Traitds 291
1. Hollandia
2. Biak
3. Manokwari
4. Fakfak
5. Merauke
6. Plateau central
Chef administratif de la police g~n~rale ….. …………. .1
III. Ddpartement des finances
Directeur ……….. …………………….. 1
IV. Ddpartement des affaires sociales et de la justice
Directeur ……….. …………………….. 1
V. Ddpartement de la santd publique
Directeur ……….. …………………….. 1
VI. Ddpartement des affaires culturelles (y compris l’enseignement)
Directeur ……….. …………………….. 1
Chef du r~seau de radiodiffusion ……. ……………. 1
VII. Ddpartement des affaires Jconomiques
Directeur ……….. …………………….. 1
VIII. Ddpartement des transports et de l’dnergie
Directeur ……….. …………………….. 1
IX. Ddpartement des travaux publics
Directeur ……….. …………………….. 1
TOTAL 18
NO 6311
No. 6312
UNITED NATIONS
and
INDONESIA AND NETHERLANDS
Understandings relating to the Agreement of 15 August 1962
between the Republic of Indonesia and the Kingdom of
the Netherlands concerning West New Guinea (West
Irian), all dated at New York on 15 August 1962:
I. Exchange of letters (with annexed memorandum of
understanding) on cessation of hostilities;
11. Memorandum of understanding and related letters on
certain financial matters during the period of administration
of West New Guinea (West Irian) by
the United Nations Temporary Executive Authority
(UNTEA);
I1. Exchange of letters concerning the issue of passports
and consular protection during the administration
of West New Guinea (West Irian) by the United
Nations Temporary Executive Authority (UNTEA);
IV. Two aide-memoires concerning the modalities of the
transfer of authority over West New Guinea
(West Irian)
Official text: English.
Registered ex officio on 21 September 1962.
No 6312
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
et
INDONIESIE et PAYS-BAS
Arrangements relatifs ‘a l’Accord du 15 aofit 1962 entre la
R~publique d’Indonesie et le Royaume des Pays-Bas
concernant la Nouvelle-Guine occidentale (Irian occidental),
tous en date, ‘a New York, du 15 aofit 1962:
I. Echange de lettres (avec memorandum d’accord en
annexe) sur la cessation des hostilites;
II. Memorandum d’accord et lettres connexes sur certaines
questions financieres pour la p~riode oh la
Nouvelle-Guin&e occidentale (Irian occidental) sera
administre par l’Autorit, executive temporaire
des Nations Unies (AETNU);
II. 1tchange de lettres an sujet de la delivrance de passeports
et de la protection consulaire pendant la
periode d’administration de la Nouvelle-Guin~e
occidentale (Irian occidental) par l’Autorit, ex&
cutive temporaire des Nations Unies (AETNU);
IV. Deux aide-m~moire au sujet des modalit6s de transfert
de l’autorite sur la Nouvelle-Guinee occidentale
(Irian occidental)
Texte officiel anglais.
Enregistrds d’office le 21 septembre 1962.
294 United Nations – Treaty Series 1962
No. 6312. UNDERSTANDINGS’ BETWEEN THE UNITED
NATIONS AND INDONESIA AND THE NETHERLANDS
RELATING TO THE AGREEMENT OF 15 AUGUST 19622
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING
WEST NEW GUINEA (WEST IRIAN), ALL DATED AT
NEW YORK ON 15 AUGUST 1962
I
EXCHANGE OF LETTERS (WITH ANNEXED MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING) ON CESSATION OF HOSTILITIES
Letter from the Representative of Indonesia and the Representatives
of the Netherlands to the Acting Secretary-General
15 August 1962
Sir,
On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature
of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the
Netherlands concerning West New Guinea (West Irian),2 we have the honour
to bring to your attention the Memorandum of Understanding arrived at between
our Governments concerning the cessation of hostilities in West New
Guinea (West Irian), the signed original of which is contained in annex A3 to
this note.
In bringing the annexed Memorandum of Understanding to your attention
we have the honour to request, on behalf of our respective Governments, that
you indicate your willingness to undertake as an extraordinary measure the functions
conferred upon the Secretary-General in it in order to give the earliest
possible effect to the cessation of hostilities, reserving your right to report to
the General Assembly of the United Nations at the appropriate time. Our
respective Governments have in mind, in making this request, the urgent
necessity for your assistance and that of United Nations personnel in implementing
the agreement on cessation of hostilities.
The Memorandum of Understanding sets out the agreement arrived at
between our respective Governments that our Governments will, on an equal
basis, meet all costs incurred by you in carrying out your responsibilities under
1 Came into force on 15 August 1962 upon signature.
2 See p. 273 of this volume.
See p. 296 of this volume.
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 295
[TRADUCTION – TRANSLATION]
No 6312. ARRANGEMENTS’ ENTRE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET L’INDON SIE ET LES PAYSBAS
RELATIFS A L’ACCORD DU 15 AO13T 19622 ENTRE
LA RP-PUBLIQUE D’INDONISIE ET LE ROYAUME DES
PAYS-BAS CONCERNANT LA NOUVELLE-GUINIPE OCCIDENTALE
(IRIAN OCCIDENTAL), TOUS EN DATE,
A NEW YORK, DU 15 AOQT 1962
I
]CHANGE DE LETTRES (AVEC M]MORANDUM D’ACCORD EN
ANNEXE) SUR LA CESSATION DES HOSTILIT.S
Lettre du Reprisentant de l’Indongsie et des Reprisentants des Pays-Bas
au Secritaire gndral par intirim
le 15 aofit 1962
Monsieur le Secr~taire g~nral,
Au nom de nos gouvernements respectifs, nous avons l’honneur de signaler
h votre attention, h l’occasion de la signature de l’Accord entre la R6publique
d’Indon6sie et le Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guin6e occidentale
(Irian occidental)2 , le m6morandum d’accord sign6 par nos gouvernements
au sujet de la cessation des hostilit~s en Nouvelle-Guin6e occidentale
(Irian occidental), dont roriginal figure dans l’annexe A3 h la pr~sente note.
En signalant le m6morandum d’accord ci-joint h votre attention, nous avons
I’honneur de vous prier, au nom de nos gouvernements respectifs, de bien vouloir
accepter d’assumer, i titre de mesure extraordinaire, les fonctions qui y sont
assignees au Secr&aire g~nral afin de donner effet le plus t6t possible it la
cessation des hostilit~s, tout en r~servant votre droit de rendre compte en temps
voulu h l’Assembl~e g6nrale des Nations Unies. Nos gouvernements respectifs
savent en effet qu’il est n~cessaire de disposer, de toute urgence, de votre concours
et de celui du personnel de l’Organisation des Nations Unies pour mettre
en ceuvre l’accord sur la cessation des hostilit6s.
Conform6ment h ce que nos gouvernements respectifs ont convenu, le
m~morandum d’accord pr~voit que nos gouvernements prendront h leur charge,
h part 6gale, tous les frais qu’entrainera pour vous l’accomplissement des tfches
I Entr~s en vigueur le 15 aoclt 1962, ds Ia signature.
‘Voir p. 273 de ce volume.
‘ Voir p. 297 de ce volume.
296 United Nations – Treaty Series 1962
the Memorandum. To this end, our Governments have agreed to make available
in advance such sums as you may deem necessary.
Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.
(Signed) SUBANDRIO
Representative of Indonesia
(Signed J. H. VAN RoIJEN
Representative of the Netherlands
(Signed) C. SCHURMANN
Representative of the Netherlands
ANNEX A
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON CESSATION OF HOSTILITIES
CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
1. Cessation of hostilities in West New Guinea (West Irian), hereinafter referred to as
” the territory “, is to take place at 0001 GMT on Saturday 18 August 1962. As from
that moment the following rules will be observed:
(a) Cease fire by both parties.
(b) Indonesia and the Netherlands will not reinforce their military forces in the
territory nor resupply them with military materiel.
(c) The Secretary-General of the United Nations will assign United Nations
personnel (i) to observe the implementation of this agreement and (ii) in
particular to take necessary steps for the prevention of any acts endangering the
security of forces of both parties to this agreement.
(d) Any incidents that might occur will be immediately reported by the party
concerned to the United Nations personnel in order that they may take the
necessary measures to restore the situation in consultation with both parties.
2. The cessation of hostilities will be communicated to the Netherlands and Indonesian
armed forces by the following means:
(a) Messages transmitted through Indonesian and Netherlands radio-stations and
via other means of communication.
(b) The dropping of leaflets in the areas concerned in accordance with the provisions
of paragraph 3 hereof.
3. In order to overcome the special difficulties in communicating the cease fire to
Indonesian forces in the territory, prearranged flights will be carried out by Indonesian
aircraft, with the purpose of dropping leaflets on which a text approved by the Secretary-
General will be printed. The Indonesian authorities agree to enable the distribution of
this pamphlet to isolated posts as soon as possible and not later than a fortnight from the
No. 6312
1962 Nations Unies – Recueil des Traitds 297
d6finies dans le memorandum. A cette fin, nos gouvernements ont convenu de
mettre d’avance h votre disposition les sommes que vous jugerez n6cessaires.
Veuillez agr6er, etc.
(Signi) M. SUBANDRIO
Reprdsentant de l’Indondsie
(Sign6) J. H. VAN ROIJEN
Repr~sentant des Pays-Bas
(Signg) C. SCHURMANN
Repr~sentant des Pays-Bas
ANNEXE A
MEMORANDUM D’ACCORD ENTRE LA RItPUBLIQUE D’INDONESIE ET LE
ROYAUME DES PAYS-BAS CONSTITUANT UN ACCORD SUR LA CESSATION
DES HOSTILITIES
1. La cessation des hostilit~s en Nouvelle-Guin~e occidentale (Irian occidental), ciapr~
s d~nomm~e ((1e territoire ), doit entrer en vigueur le samedi 18 aofit 1962 A 0 h 01
TMG. D~s lors, les r~gles ci-apr~s seront observ~es:
a) Les deux parties cesseront le feu.
b) Ni l’Indon~sie ni les Pays-Bas ne renforceront leurs forces militaires dans le
territoire ni ne les r6approvisionneront en materiel militaire.
c) Le Secr~taire g~n~ral de l’Organisation des Nations Unies chargera des fonctionnaires
de l’Organisation i) de verifier la mise en ceuvre du present accord et ii) de
prendre notamment les mesures n~cessaires pour pr~venir toute action risquant
de compromettre la s~curit6 des forces des deux parties A l’accord.
d) Tout incident qui pourrait se produire sera imm~diatement signak par la partie
int~resse au personnel de l’Organisation des Nations Unies afin que celui-ci
puisse prendre les mesures n~cessaires pour r~tablir la situation en consultation
avec les deux parties.
2. La cessation des hostilit~s sera notifi~e aux forces armies n~erlandaises et indon6-
siennes de la manikre suivante :
a) Des messages seront diffuses par les stations radiophoniques indon~siennes et
n~erlandaises et par l’interm~diaire d’autres moyens d’information.
b) Des imprim~s seront lich~s au-dessus des regions intress~es conform~ment
aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.
3. Pour surmonter les difficult~s particuli~res qu’il y a A notifier le cessez-le-feu aux
forces indon~siennes stationn6es dans le territoire, des avions indon~siens effectueront des
vols d~termin~s afin de lAcher des imprim~s portant un texte approuv6 par le Secr~taire
g~n~ral. Les autorit~s indon~siennes s’engagent faire en sorte que ces imprims soient
distribu~s aux postes isolks aussit6t que possible et, au plus tard, deux semaines apr~s la
N 6312
298 United Nations – Treaty Series 1962
cessation of hostilities. On these flights United Nations personnel will be on board to
report, in advance and after the flight, on the time and the route of the flight and the
areas of dropping leaflets.
4. To facilitate resupply of Indonesian troops in the territory and in order that they may
be under the authority of and at the disposal of the Secretary-General at the appropriate
time, Indonesia will make the necessary arrangements with regard to their location in
selected areas, in agreement with the Secretary-General. The Secretary-General will act
in consultation herein with the Netherlands Administrative Authorities.
5. The resupply of non-military mat&iel to the Indonesian armed forces in the territory
will be effected by the United Nations personnel in co-operation with Indonesian and
Netherlands authorities. United Nations personnel may use one or two unarmed
Indonesian vessels for transport to one or more ports agreeable to the Netherlands
authorities. Air supply will be carried out under the direction of the United Nations
personnel in United Nations aircraft.
6. With a view to carrying out the arrangements mentioned under paragraphs 3, 4 and 5
hereof, a United Nations liaison and an Indonesian liaison, each consisting of three
officers, will be established at a Netherlands forces headquarters in the territory. Military
liaison officers will be included in the Permanent Missions to the United Nations of the
Netherlands and Indonesia for liaison with the Secretary-General’s Office.
7. As soon as possible after the adoption by the General Assembly of the United Nations
of the resolution referred to in article I of the Agreement between the Republic of
Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West
Irian), and not later than 1 October 1962, a United Nations security force including an
infantry battalion with ancillary arms and services will be placed by the Secretary-
General at the disposal of the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)
in the territory to primarily supplement the existing Papuan Police in the task of maintaining
law and order.
8. The Netherlands will make arrangements through the intermediary of the Secretary-
General to repatriate Indonesian prisoners as soon as possible after the signing of the
Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands
concerning West New Guinea (West Irian).
9. Indonesia and the Netherlands will jointly request the Secretary-General to undertake
the functions conferred on him in this agreement.
10. Indonesia and the Netherlands will share on an equal basis all costs incurred by the
Secretary-General under this agreement, and will make available in advance such sums as
he deems necessary.
DONE on this fifteenth day of August: 1962.
For the Republic of Indonesia: For the Kingdom of the Netherlands:
(Signed) SL.BANDRIO (Signed) J. H. vAN RoIjEN
(Signed) C. SCHUIRMANN
No. 6312
1962 Nations Unies – Recuei des Traitis 299
cessation des hostilitds. Des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies participeront
A ces vols et feront rapport, avant et apr~s les vols, sur l’horaire et l’itindraire adoptds,
ainsi que sur les regions au-dessus desquelles les imprimds auront 6t6 lichds.
4. Pour faciliter le ravitaillement des troupes indondsiennes stationndes dans le territoire
et pour qu’elles puissent 6tre placdes sous l’autorit6 et A la disposition du Secrdtaire
gdndral en temps voulu, l’Indondsie prendra, en accord avec le Secrdtaire gdndral, les
dispositions ndcessaires pour qu’elles soient stationndes dans certaines regions determindes.
A cet 6gard, le Secrdtaire gdndral agira en consultation avec les autoritds administratives
nderlandaises.
5. Le ravitaillement en matdriel non militaire des forces arm6es indon6siennes stationnoes
dans le territoire sera effectu6 par le personnel de l’Organisation des Nations Unies
en coopdration avec les autoritds indondsiennes et nderlandaises. Ce personnel pourra
utiliser un ou deux navires indondsiens non armds pour transporter ce matdriel jusqu’A un
ou plusieurs ports convenant aux autoritds nderlandaises. Le ravitaillement par air sera
effectu6 sous la direction du personnel de l’Organisation des Nations Unies au moyen
d’avions de l’Organisation.
6. En vue de mettre en ceuvre les dispositions mentionndes aux paragraphes 3, 4 et 5 cidessus,
un poste de liaison de l’Organisation des Nations Unies et un poste de liaison
indondsien comprenant chacun trois agents seront installs au quartier g6ndral des forces
nderlandaises dans le territoire. Les missions permanentes des Pays-Bas et de l’Indon6sie
aupr~s des Nations Unies seront dotdes d’agents de liaison militaires charges d’assurer la
liaison avec le cabinet du Secrdtaire g6ndral.
7. Le plus t6t possible aprbs l’adoption par l’Assemblde gdndrale des Nations Unies de la
resolution visde A l’article premier de l’Accord entre la Rpublique d’Indondsie et le
Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guine occidentale (Irian occidental), et,
au plus tard, le ler octobre 1962, le Secrdtaire gdndral mettra la disposition de l’Autorit6
executive temporaire des Nations Unies (AETNU) dans le territoire une force de sdcurit:
des Nations Unies composde d’un bataillon d’infanterie accompagn6 des armes et services
auxiliaires qui sera chargde essentiellement d’aider l’actuelle police papoue A
maintenir 1’ordre public.
8. Les Pays-Bas prendront des dispositions, par l’intermddiaire du Secrdtaire gdndral,
pour rapatrier les prisonniers indondsiens aussit6t que possible apr~s la signature de
l’Accord entre la Rpublique d’Indondsie et le Royaume des Pays-Bas concernant la
Nouvelle-Guine occidentale (Irian occidental).
9. L’Indondsie et les Pays-Bas prieront conjointement le Secrdtaire gdndral d’assumer
les fonctions qui lui sont assignees dans le present Accord.
10. L’Indondsie et les Pays-Bas prendront leur charge, h part 6gale, tous les frais
qu’entrainera pour le Secrdtaire gdndral l’accomplissement des tiches ddfinies dans le
present Accord et mettront d’avance A sa disposition les sommes qu’il jugera ndcessaires.
FAIT le 15 aofit 1962.
Pour la Rdpublique d’Indondsie: Pour le Royaume des Pays-Bas:
(Signd) SUBANDIUO (Signd) J. H. vAN RoijEN
(Signd) C. ScHURMANN
No 6312
300 United Nations – Treaty Series 1962
Identical letters from the Acting Secretary-Generalto the Representative of Indonesia
and to the Representatives of the Netherlands
15 August 1962
Sir,
Sirs,
I have the honour to acknowledge the receipt of the note of today’s date
addressed to me by the Representative of the Republic of Indonesia and the
.Representatives of the Kingdom of the Netherlands, concerning the cessation
of hostilities in West New Guinea (West Irian), reading as follows:
[See p. 294]
In reply I have the honour to inform you that, subject to the terms and
conditions of the note under reference, I am prepared to undertake the responsibilities
specified in that note and its related annex.
Accept, Sir, Sirs, the assurances of my highest consideration.
(Signed) U THANT
Acting Secretary-General
II
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND RELATED LETTERS
ON CERTAIN FINANCIAL MATTERS DURING THE PERIOD
OF ADMINISTRATION OF WEST NEW GUINEA (WEST IRIAN)
BY THE UNITED NATIONS TEMPORARY EXECUTIVE AUTHORITY
(UNTEA)
1. With the view to preparing the budget for the period of administration of
the territory of West New Guinea (West Irian) by the United Nations Temporary
Executive Authority (UNTEA) in accordance with article XXIV of the Agreement
between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands
concerning West New Guinea (West Irian),1 a committee will be set up as soon
as possible consisting of representatives of the Secretary-General of the United
‘Nations, the Government of the Republic of Indonesia and the Government
of the Kingdom of the Netherlands in order to collect the necessary information
and to make appropriate recommendations to the Secretary-General. The
committee will make recommendations to the Secretary-General concerning
the amount to be placed at the disposal of the United Nations Administrator
by the Netherlands and the Indonesian Governments at the beginning of the
UNTEA period.
I See 0. 273 *of ‘this volume.
N. 6312
1962 Nations Unies – Recueil des Trait’s 301
Lettres identiques du Secritaire ginkral par intirim au Repr~sentant de l’Indonisie
et aux Reprisentants des Pays-Bas
Le 15 aofit 1962
Monsieur le Ministre,
(Messieurs les Ambassadeurs)
J’ai ‘honneur d’accuser r6ception de la note en date de ce jour que m’ont
adress6e le repr6sentant de la R6publique d’Indon6sie et les repr6sentants du
Royaume des Pays-Bas au sujet de la cessation des hostilit6s en Nouvelle-Guin6e
occidentale (Irian occidental) et qui est ainsi conque:
[Voir p. 295]
En r~ponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que je suis dispos6 h assumer,
aux conditions sp6cifi6es dans la note en question, les fonctions d6finies dans
cette note et dans l’annexe qui y est jointe.
Veuillez agr6er, etc.
(Signe) U THANT
Secr6taire g~nfral par int6rim
II
MEMORANDUM D’ACCORD ET LETTRES CONNEXES SUR CERTAINES
QUESTIONS FINANCI.RES POUR LA PleRIODE OID LA
NOUVELLE-GUINI.E OCCIDENTALE (IRIAN OCCIDENTAL)
SERA ADMINISTR]dE PAR L’AUTORIT. EX1 CUTIVE TEMPORAIRE
DES NATIONS UNIES (AETNU)
1. En vue.d’6tablir le budget pour la priode ofi le territoire de la Nouvelle-
Guin~e occidentale (Irian occidental) sera administr6 par l’Autorit6 exfcutiVe
temporaire des Nations Unies (AETNU) conformfment h l’article XXIV de
l’Accord entre.la R6publique d’Indon6sie et le Royaume des Pays-Bas’ concernant
la Nouvelle-Guin6e occidentale (Irian occidental)1 , il sera cr66 aussit6t
que possible un comit6 compos6 de repr6sentants du Secr6taire g6n6ral de l’Organisation
des Nations Unies, du Gouvernement de la R~publique d’Indon6sie
et du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et charg6 de r6unir la documentation
n6cessaire et de pr6senter les recommandations voulues au Secr&aire
gnral. Le. comit6 saisira le Secrtaire. g6n6ral de recommandations sur le montant
des sommes que le Gouvernement n6erlandais et le Gouvernement ind6n6-
sien devront mettre h la disposition de l’Administrateur des Nations Unies au
d6but de la p6riode d’administration par 1’AETNU.
Voir p. 273 de ce volume.
‘No 6312
302 United Nations – Treaty Series 1962
2. In establishing the budget for the UNTEA period, the United Nations
Administrator will make his calculations on the basis of a rate of exchange for
the New Guinea guilder at US $1.00-N.G. fl. 3.62.
DONE this fifteenth day of August 1962 in three original copies.
For the Republic of Indonesia: For the Kingdom of the Netherlands:
(Signed) SUBANDRIO (Signed J. H. vAN ROIJEN
(Signed) C. SCHURMANN
Identical letters from the Acting Secretary-General to the Representative of Indonesia
and to the Representatives of the Netherlands
15 August 1962
Sir,
(Sirs,)
I have the honour to refer to the discussions that took place on 13 and
14 August 1962 at the United Nations Headquarters between representatives of
the Government of Indonesia, the Government of the Netherlands and the
Secretariat concerning certain financial arrangements which are envisaged in
connexion with the United Nations Administration of West New Guinea
(West Irian).
In response to the request of the representatives of the two Governments
these arrangements are set forth below.
The Secretary-General will prepare, in consultation with the two Governments,
a budget covering the total anticipated costs involved in its administration
of the Territory, and will request the two Governments to make advance of
funds in such currencies and at such time(s) as may be required to cover the
anticipated costs.
The funds made available by the Governments to the Organization will be
treated as ” trust funds ” in accordance with United Nations financial regulations
6.6 and 6.7 and will be administered in accordance with the established
United Nations financial regulations and rules relating to trust funds, reserve
and special accounts, and, in particular, United Nations financial regulations
10.1 (d), 10.2 and 11.3 relating to the arrangements in respect of (a) the maintenance
of an internal financial control to provide for an effective current examination
and/or review of financial transactions in order to ensure the regularity of
the receipt, custody and disposal of the funds, the conformity of obligations and
expenditures with the purposes and rules relating to the trust funds, and the
economic use of these resources; (b) providing that no obligations shall be incurred
until allotments or other appropriate authorizations have been made in
writing under the authority of the Secretary-General and (c) maintaining a separate
special account for all funds received in trust from the Governments.
No. 6312
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 303
2. En 6tablissant le budget pour la p6riode d’administration par I’AETNU,
l’Administrateur des Nations Unies fera ses calculs sur la base d’un taux de
change de 3,62 florins de la Nouvelle-Guin~e pour 1 dollar des 1 tats-Unis.
FAIT le 15 aofit 1962 en trois originaux.
Pour la R~publique d’Indon~sie: Pour le Royaume des Pays-Bas:
(Sign6) SUBANDRIO (Sign!) J. H. VAN ROIJEN
(Sign6) C. SCHURMANN
Lettres identiques du Secritaire ggnral par int~rim au Reprisentant de l’Indonisie
et aux Reprisentants des Pays-Bas
le 15 aofit 1962
Monsieur le Ministre,
(Messieurs les Ambassadeurs,)
J’ai l’honneur de me r~f6rer aux pourparlers qui ont eu lieu le 13 et le 14
aofit 1962 au Si~ge de l’Organisation des Nations Unies entre les repr6sentants
du Gouvernement indon~sien, du Gouvernement n~erlandais et du Secretariat
au sujet de certains arrangements financiers qui sont envisages k propos de
l’administration de la Nouvelle-Guin6e occidentale (Irian occidental) par
1’Organisation des Nations Unies.
Comme suite h la demande des repr~sentants des deux Gouvernements, je
vous prie de bien vouloir trouver ci-apr~s le texte de ces arrangements.
Le Secrtaire g6n~ral 6tablira, en consultation avec les deux gouvernements,
un budget couvrant la totalit6 des d~penses pr6vues pour l’administration du
territoire par l’Organisation des Nations Unies et il priera les deux gouvernements
de faire des avances de fonds dans les monnaies et h la date ou aux dates
qui pourront 6tre n~cessaires pour le r~glement des d6penses pr6vues.
Les fonds que les gouvernements mettront h la disposition de l’Organisation
seront consid6r~s comme des trust funds conform6ment aux articles 6.6 et
6.7 du r~glement financier de l’Organisation des Nations Unies et seront gr~s
conform~ment au r~glement financier et aux r~gles de gestion financi~re de l’Organisation
des Nations Unies concernant les trust funds, comptes de reserve et
comptes sp~ciaux et, en particulier, aux articles 10.1, alin~a d, 10.2 et 11.3 du
r~glement financier de l’Organisation des Nations Unies visant : a) h ce qu’il
soit exerc6 un contr6le financier int6rieur permettant de proc6der efficacement
et constamment h l’examen et h la r6vision des op6rations financi~res en vue
d’assurer la r~gularit6 des op6rations d’encaissement, de d6p6t et d’emploi des
fonds, la conformit* des engagements et d~penses avec l’objet des trust funds
et avec les r~gles y relatives, et l’utilisation rationnelle de ces ressources; b) h ce
qu’une d6pense ne puisse 6tre engag~e que si elle a fait l’objet d’une allocation
de credits ou autre autorisation appropri~e, 6crite sous l’autorit6 du Secr~taire
g6nral; c) h ce qu’un compte distinct soit tenu pour toutes les sommes vers~es
h titre de trust funds par les gouvernements.
N- 6312
Vol. 437-21
304 United Nations – Treaty Series 1962
As soon as possible after the termination of the United Nations responsibility
for administration of the Territory an audited statement of the income and
expenditures arising from and in connexion with its administration of ‘the Territory
will be rendered to the two Governments, and any balance of funds in the
trust fund that are not required to cover commitments enterred into by the
Organization in this connexion will be refunded in equal shares to the two
Governments.
If, after preparation of the initial budget, unforeseen developments should
occur giving rise to the need for additional funds from the two Governments,
the Secretary-General would prepare a supplemental budget in consultation
with the two Governments, and request such additional deposits in the trust
fund as would be required.
It may be anticipated that the budget estimates would consist of two major
parts, the first relating to what may be described as the normal territorial operations
and accounts, and the second relating to expenses to be incurred by
the United Nations for staff and other costs (salaries, United Nations pension
contributions, insurance, travel expenses, communications costs, etc.) which may
not be dealt with appropriately as part of the normal territorial operations.
The second part of the budget would also include the costs of any security
personnel that might be required and for which no provision has been made
in the existing budget for the Territory.
It is my understanding that the representatives of the two Governments
participating in the discussions expressed agreement with the arrangements set
forth above, but I would be pleased to have you advise me of your Government’s
concurrence regarding them.
Accept, Sir, (Sirs) the assurances of my highest consideration.
(Signed) U THANT
Acting Secretary-General
III
EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE ISSUE OF PASSPORTS
AND CONSULAR PROTECTION DURING THE ADMINISTRATION
OF WEST NEW GUINEA (WEST IRIAN) BY THE UNITED
NATIONS TEMPORARY EXECUTIVE AUTHORITY (UNTEA)
Letter from the Representative of Indonesia and the Representatives of the
Netherlands to the Acting Secretary-General
15 August 1962
Sir,
On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature
of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the
No. 6312
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 305
Le plus t6t possible apr~s que la responsabilit6 de l’Organisation des Nations
Unies pour ‘administration du territoire aura pris fin, l’Organisation fournira
aux deux gouvernements un 6tat v6rifi6 des recettes et des d~penses occasionn6es
par son administration du territoire, et tout solde cr6diteur du trust fund non
n~cessaire k la couverture des engagements pris par l’Organisation h cet 6gard
sera restitu6 en parts 6gales aux deux gouvernements.
Si, aprbs l’6tablissement du budget initial, des 6v6nements impr6vues faisaient
que les deux gouvernements doivent verser de nouveaux fonds, le Secr6-
taire g6n6ral 6tablirait un budget suppl6mentaire en consultation avec les deux
gouvernements et leur demanderait de verser au trust fund les sommes additionnelles
qui seraient n6cessaires.
On peut pr6voir que le projet de budget comprendra deux parties principales,
la premiere correspondant h ce qu’on peut qualifier d’op6rations et de
comptes normaux relatifs au territoire, et la deuxi~me concernant les d6penses
que l’Organissation des Nations Unies devra engager pour la r6mun6ration de
son personnel et le r~glement d’autres frais (traitements, cotisations h la Caisse
des pensions des Nations Unies, assurances, frais de voyage, frais de communications,
etc.) et qui ne peuvent se rattacher aux op6rations normales relatives
au territoire. La deuxi~me partie du budget comprendrait 6galement les d6penses
entrain6es par le personnel de s6curit6 qui pourrait etre n6cessaire et dont le
cofit n’est pas pr6vu dans le budget actuel du territoire.
Je crois comprendre que les repr6sentants des deux gouvernements ayant
particip6 aux pourparlers ont donn6 leur agr6ment aux arrangements susmentionn6s,
mais je vous serais oblig6 de bien vouloir me faire savoir que votre
gouvernement les approuve.
Veuillez agr6er, etc.
(Signi) U THANT
Secr6taire g~nral par int6rim
III
I CHANGE DE LETTRES AU SUJET DE LA DJfLIVRANCE DE PASSEPORTS
ET DE LA PROTECTION CONSULAIRE PENDANT LA
P1 RIODE D’ADMINISTRATION DE LA NOUVELLE-GUINIJE
OCCIDENTALE (IRIAN OCCIDENTAL) PAR L’AUTORITt EXI –
CUTIVE TEMPORAIRE DES NATIONS UNIES (AETNU)
Lettre du Reprisentant de l’Indon6sie et des Repr9sentants des Pays-Bas au Secritaire
gbntral par interim
Le 15 aofit 1962
Monsieur le Secr6taire g6nral,
Au nor de nos gouvernements respectifs et h l’occasion de la signature de
l’Accord entre la R6publique d’Indon~sie et le Royaume des Pays-Bas concer-
N* 6312
306 United Nations – Treaty Series 1962
Netherlands concerning West New Guinea (West Irian),1 we have the honour
to bring to your attention the following agreement arrived at between our Governments
and hereby placed on record, concerning the issue of passports and
consular protection during the period of the administration by the United Nations
Temporary Executive Authority (UNTEA) provided for in the aforesaid
Agreement:
” 1. The UNTEA shall have the authority at its discretion to issue
travel documents to Papuans (West Irianese) applying therefor without
prejudice to their right to apply for Indonesian passports instead;
” 2. The Governments of Indonesia and of the Netherlands shall at
the request of the Secretary-General furnish consular assistance and protection
abroad to Papuans (West Irianese) carrying the travel documents
mentioned in the previous paragraph, it being for the person concerned
to determine to which consular authority he should apply. ”
Should the above be acceptable to you, we have the honour further to
propose that the note and your reply to the above effect shall be regarded as
constituting and placing upon record the agreement reached in his matter.
Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.
(Signed) SUBANDRIO
Representative of Indonesia
(Signed) J. H. VAN ROIJEN
Representative of the Netherlands
(Signed) C. SCHURMANN
Representative of the Netherlands
Identical letters from the Acting Secretary-General to the Representative of Indonesia
and to the Representatives of the Netherlands
15 August 1962
Sir,
(Sirs,)
I have the honour to acknowledge the receipt of the note of today’s date
addressed to me by the representatives of the Republic of Indonesia and the
Kingdom of the Netherlands, concerning the issue of passports and consular
protection during the period of the administration by the United Nations Temporary
Executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea (West
Irian), and reading as follows :
[Seep. 304]
See p. 273 of this volume.
No. 6312
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 307
nant la Nouvelle-Guin6e occidentale (Irian occidental)’, nous avons l’honneur
de porter h votre attention l’accord suivant, conclu entre nos gouvernements et
consign6 dans les pr6sentes, concernant la d6livrance de passeports et la protection
consulaire pendant la p6riode d’administration par l’Autorit6 executive
temporaire des Nations Unies (AETNU) pr~vue dans ledit Accord:
< 1. L’AETNU sera habilit~e h d~livrer comme elle l’entendra des
documents de voyage aux Papous (0uest-Irianais) qui en feront la demande
sans prejudice de leur droit de demander h la place des passeports indon6-
siens;
( 2. A la demande du Secr~taire g6n~ral, le Gouvernement indon6sien
et le Gouvernement n6erlandais fourniront une assistance et une protection
consulaires h l’6tranger aux Papous (Ouest-Irianais) porteurs des documents
de voyage mentionn6s au paragraphe pr6c6dent, le choix entre les deux
autorit6s consulaires incombant aux int~ress6s. *
Si le texte qui precede rencontre votre agr6ment, nous avons l’honneur de
proposer que la pr~sente note et votre r6ponse h celle-ci soient consid6r6es comme
constituant et consignant l’accord conclu en la mati~re.
Veuillez agr6er, etc.
Le repr6sentant de l’Indon~sie:
(Signd) SUBANDRIO
Les repr6sentants des Pays-Bas :
(Signi) J. H. VAN ROIJEN
(Signi) C. SCHURMANN
Lettres identiques du Secritaire ggnural par intdrim au Reprisentant de l’Indonesie
et aux Reprsentants des Pays-Bas
Le 15 aoft 1962
Monsieur le Ministre,
(Messieurs les Ambassadeurs,)
J’ai l’honneur d’accuser reception de la note en date de ce jour qui m’a 6t6
adress6e par les repr6sentants de la R6publique d’Indon6sie et du Royaume des
Pays-Bas au sujet de la d6livrance de passeports et de la protection consulaire
pendant la p6riode d’administration du territoire de la Nouvelle-Guin6e occidentale
(Irian occidental) par l’Autorit6 ex6cutive temporaire des Nations Unies
(AETNU) et qui est ainsi conque:
[Voir p. 305]
‘Voir p. 273 de ce volume.
No 6312
308 United Nations – Treaty Series 1962
In reply I have the honour to inform you that I am prepared to instruct the
UNTEA, when it is established as provided for in the Agreement between
the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning
West New Guinea (West Irian), to undertake the function referred to in the note
under reference. I would like to take this occasion to request your Government
to undertake consular assistance and protection abroad to Papuans (West
Irianese) as provided in paragraph No. 2 of the note under reference.
This note and your note under reference shall be regarded as constituting
and placing on record the agreement reached in this matter.
Accept, Sir, (Sirs) the assurances of my highest consideration.
(Signed) U THANT
Acting Secretary-General
Letter from the Representative of Indonesia to the Acting Secretary-General
15 August 1962
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of your note of today’s date,
indicating your willingness to undertake certain functions concerning issue
of passports during the period of the administration by the United Nations
Temporary Executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea
(West Irian) and requesting my Government to undertake consular assistance
and protection abroad to Papuans (West Irianese) requesting such assistance
and protection during the period of the UNTEA Administration. I have the
honour to inform you that my Government will undertake such consular assistance
and protection.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
(Signed) SUBANDRIO
Representative of Indonesia
Letter from the Representatives of the Netherlands to the Acting Secretary-General
15 August 1962
Sir,
We have the honour to acknowledge the receipt of your note of today’s
date, indicating your willingness to undertake certain functions concerning issue
of passports during the period of the administration by the United Nations
Temporary Executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea
(West Irian) and requesting our Government to undertake consular assistance
No. 6312
1962 Nations Unies – Recuedi des Traitds 309
En r~ponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que je suis dispos6 h donner
pour instructions h I’AETNU, lorsqu’elle aura &6 cr66e comme le pr~voit
l’Accord entre la R~publique d’Indon6sie et le Royaume des Pays-Bas concernant
la Nouvelle-Guin6e (Irian occidental), de remplir la fonction mentionn&e dans
la note cit&e. Je voudrais h cette occasion prier votre gouvernement de bien
vouloir fournir aux Papous (Ouest-Irianais) h l’6tranger l’assistance et la protection
consulaires pr~vues au paragraphe 2 de cette note.
La pr6sente note et votre note cite seront consid6r6es comme constituant
et consignant l’accord conclu en la mati~re.
Veuillez agr6er, etc.
(Sign6) U THANT
Le Secr6taire g~n~ral par int6rim
Lettre du Reprisentant de l’Indongsie au Secritaire gbnral par intdrim
Le 15 aoiat 1962
Monsieur le Secr6taire g6n~ral,
J’ai l’honneur d’accuser r&eption de votre note en date de ce jour dans laquelle
vous vous d6clarez pr& h vous charger de certaines fonctions relatives h
la d6livrance de passeports pendant la p6riode oi le territoire de la Nouvelle-
Guinge occidentale (Irian occidental) sera administr6 par ‘Autorit6 ex6cutive
temporaire des Nations Unies (AETNU) et demandez que mon gouvernement
fournisse une assistance et une protection consulaires h l’6tranger aux Papous
(Ouest-Irianais) demandant cette assistance et protection pendant la p6riode
d’administration par I’AETNU. J’ai l’honneur de vous informer que mon
gouvernement se chargera de cette assistance et protection consulaires.
Veuillez agr6er, etc.
(Signi) SUBANDRIO
Repr6sentant de l’Indon6sie
Lettre des Reprdsentants des Pays-Bas au Secritaire g6nbal par intrim
Le 15 aofit 1962
Monsieur le Secr~taire g6nral,
Nous avons l’honneur d’accuser reception de votre note en date de ce jour
dans laquelle vous vous d~clarez prt h vous charger de certaines fonctions
relatives h la d6livrance de passeports pendant la p6riode oi le territoire de la
Nouvelle-Guin~e occidentale (Irian occidental) sera administr6 par l’Autorit6
executive temporaire des Nations Unies (AETNU) et demandez que notre
N- 6312
310 United Nations – Treaty Series 1962
and protection abroad to Papuans (West Irianese) requesting such assistance
and protection during the period of the UNTEA Administration.
We have the honour to inform you that our Government will undertake
such consular assistance and protection.
Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.
(Signed) J. H. VAN ROIJEN
Representative of the Netherlands
(Signed) C. SCHURMANN
Representative of the Netherlands
IV
TWO AIDE-MRMOIRES CONCERNING THE MODALITIES OF THE
TRANSFER OF AUTHORITY OVER WEST NEW GUINEA
(WEST IRIAN)
Aide-mdmoire from the Acting Secretary-General handed to the Representative
of Indonesia
1. The authority of the Government of the Netherlands over the territory will
be terminated when the Special Representative of the Secretary-General takes
charge. On the same day the United Nations flag will be hoisted.
2. From the same date the withdrawal and repatriation of the armed forces of
the Netherlands will begin under the supervision of the Secretary-General’s
Special Representative and will be concluded as soon as possible.
3. On 31 December 1962 the Netherlands flag will be struck, and the Indonesian
flag will be hoisted side by side with the United Nations flag.
4. The transfer of authority to Indonesia will be effected as soon as possible
after 1 May 1963.
15 August 1962
Aide-mimoire from the Acting Secretary-General handed to the Representatives
of the Netherlands
1. The authority of the Government of the Netherlands over the territory
will be terminated when the Special Representative of the Secretary-General
takes charge. On the same day the United Nations flag will be hoisted.
2. From the same date the withdrawal and repatriation of the armed forces of
the Netherlands will begin under the supervision of the Secretary-General’s
Special Representative and will be concluded as soon as possible.
No. 6312
1962 Nations Unies – Recueil des Traits 311
gouvernement fournisse une assistance et une protection consulaires h l’6tranger
aux Papous (Ouest-Irianais) demandant cette assistance et protection pendant la
p~riode d’administration par I’AETNU. Nous avons l’honneur de vous informer
que notre gouvernement se chargera de cette assistance et protection consulaires.
Veuillez agr6er, etc.
Les Repr6sentants des Pays-Bas:
(Signi) J. H. VAN ROIJEN
(Signi) C. SCHURMANN
IV
DEUX AIDE-MtMOIRE AU SUJET DES MODALITES
DE TRANSFERT DE L’AUTORITI SUR LA NOUVELLE-GUINIE
OCCIDENTALE (IRIAN OCCIDENTAL)
Aide-mbnoire du Secritaire genzral par interim remis au Reprisentant de l’Indonisie
1. L’autorit6 du Gouvernement n6erlandais sur le territoire prendra fin lorsque
le repr~sentant spgcial du Secr6taire ggngral prendra ses fonctions. Le meme
jour, le drapeau des Nations Unies sera hiss6.
2. A partir de la m~me date, le retrait et le rapatriement des forces armies
ngerlandaises commenceront sous le contr6le du repr6sentant sp6cial du Secr6-
taire ggn6ral et seront achev6s aussitbt que possible.
3. Le 31 d6cembre 1962, le drapeau n6erlandais sera amen6 et le drapeau
indon6sien sera hiss6 h c6t6 du drapeau des Nations Unies.
4. Le transfert de l’autorit6 h l’Indongsie se fera aussitbt que possible apr~s
le ler mai 1963.
15 aoft 1962
Aide-memoire du Secritaire ginLral par inteim remis aux Reprisentants des
Pays-Bas
1. L’autorit6 du Gouvernement n6erlandais sur le territoire prendra fin lorsque
le repr6sentant sp6cial du Secrtaire g~nral prendra ses fonctions. Le meme jour,
le drapeau des Nations Unies sera hiss6.
2. A partir de la meme date, le retrait et le rapatriement des forces arm6es
n~erlandaises commenceront sous le contrble du repr~sentant sp6cial du Secr6-
taire g6n~ral et seront achev6s aussit~t que possible.
NO 6312
312 United Nations – Treaty Series 1962
3. On the day of the transfer of authority to the United Nations, the Netherlands
flag will be hoisted side by side with the United Nations flag, and it will
fly until 31 December 1962.
4. The transfer of authority to Indonesia will be effected as soon as possible
after 1 May 1963.
15 August 1962
No. 63i2
1962 Nations Unies – Recuei des Traitds 313
3. Le jour oi l’autorit6 sera transf6r6e i l’Organisation des Nations Unies,
le drapeau n~erlandais sera hiss6 k c6t6 du drapeau des Nations Unies et it
flottera jusqu’au 31 d~cembre 1962.
4. Le transfert de l’autorit6 h l’Indon~sie se fera aussit6t que possible apr~s
le ler mai 1963.
15 aofit 1962
NO 6312

Isi Perjanjian roma 30 september 1962 cacat HUKUM dan MORAL

Perjanjian roma

Perjanjian ini diadakan di Roma, Ibukota Italia pada 30 September 1962 setelah Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Perjanjian ini datang karena saran dari Pak Elsworth Bunker. Itu ditandatangani oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Nederland Raya. Tanpa melibatkan rakyat papua padahal yang di bicarakan adalah nasib bangsa papua.

Perjanjian Roma yang tersedia antara lain ini sebagai berikut:

 

  1. Referendum atau Pepera ditetapkan untuk tahun 1969 di Perjanjian New York Agustus 1962. Untuk ditunda atau mungkin dibatalkan.
  2.  Indonesia memerintah Papua Barat selama dua puluh berikutnya – lima tahun (25) efektif dari pertama Mei 1963.
  3.  Metode untuk digunakan dalam pelaksanaan Pepera atau Referendum akan “sistem musyawarah” sesuai dengan praktek Parlemen Indonesia.
  4. .Laporan akhir PBB mengenai pelaksanaan Pepera disampaikan kepada Majelis Umum PBB diterima tanpa debat terbuka
  5. .Negara Serikat bertanggung jawab untuk melakukan investasi melalui perusahaan Negara Indonesia untuk Eksplorasi mineral, minyak bumi dan sumber daya lainnya dari Papua Barat.
  6. .Amerika Serikat menjamin Asian Development Bank US $. 30 Juta untuk diberikan kepada United Nation Pembangunan Programe (UNDP) untuk mengembangkan Papua Barat untuk Periode dua puluh lima (25) tahun.
  7. .Amerika Serikat menjamin dana Bank Dunia untuk Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan program transmigrasi di mana Indonesia dimukimkan di Papua Barat mulai dari tahun 1977. 

    Perjanjian ini di tanda tangani di ibukota Italia, Roma pada 30 September 1962 setelah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 di PBB Mabes. Itu signatured oleh 3 negara; yang Republik Indonesia, Nederland Raya, dan Amerika Serikat Amerika.

Revolusi

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun dianggap ‘cepat’ karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi dapat dilaksanakan berdasarkan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, ia akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus dibangun sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi merupakan nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana ia dibangun. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana ia disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan membangun merupakan bagian integral yang menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah menjadi tatanan yang besar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez menjadi presiden ia segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak daerah di negeri itu.